Samarinda – Kekurangan dokter spesialis di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser kembali disorot. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, menyebut situasi ini sudah berlangsung lama namun tak kunjung mendapat penyelesaian yang konkret dari pemerintah provinsi.
Hartono menyampaikan keresahannya terhadap ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada mutu layanan medis yang diterima masyarakat di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) tersebut.
“Kita masih kekurangan dokter spesialis di PPU dan Paser. Ini sudah lama terjadi dan belum ada penyelesaian yang konkret,” ujarnya belum lama ini.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah sempat mengirim beberapa dokter umum untuk menempuh pendidikan spesialis, namun sebagian besar tidak kembali ke daerah asal setelah lulus. Daerah seperti PPU dan Paser dianggap kurang menarik karena akses yang terbatas dan fasilitas pendukung yang minim.
“Waktu dulu saya di PPU, kita sekolahkan dokter untuk ambil spesialis, tapi nyatanya banyak yang tidak mau balik,” katanya.
Akibat dari kekosongan tenaga spesialis ini, warga yang menderita penyakit berat harus dirujuk ke rumah sakit besar di Balikpapan atau Samarinda. Proses rujukan ini tidak hanya memakan waktu, tapi juga menambah beban biaya bagi keluarga pasien.
Hartono menekankan pentingnya langkah strategis dari Pemprov Kaltim untuk mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan. Ia mengusulkan adanya pemberian insentif serta jaminan karier bagi dokter yang bersedia mengabdi di daerah.
“Kalau tidak ada insentif atau jaminan yang memadai, mereka tidak akan mau tinggal dan bekerja di daerah. Ini tantangan kita bersama, terutama provinsi harus ambil bagian besar,” tegas Hartono.
Ia juga berharap pemerintah daerah, rumah sakit pendidikan, dan lembaga pusat dapat membentuk pola kerja sama baru untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis, agar pelayanan kesehatan bisa dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Minimnya dokter spesialis menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat sistem kesehatan di wilayah pinggiran. DPRD Kaltim menuntut adanya komitmen nyata agar permasalahan ini tidak terus berlarut.
