Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan pentingnya langkah konkret agar BUMD tak lagi sekadar menjadi “penonton” dalam pengelolaan kekayaan daerah yang melimpah.
Menurut Firnadi, selama ini peran BUMD masih jauh dari ideal. Dengan sumber daya alam berlimpah seperti batu bara, migas, dan aset strategis lainnya, seharusnya BUMD mampu menjadi pemain utama, bukan hanya pelengkap dalam kegiatan ekonomi daerah. Namun kenyataannya, sebagian besar BUMD dinilai masih stagnan dan kurang inovatif dalam menjawab tantangan zaman.
“Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi belum dimaksimalkan. BUMD semestinya jadi pemain utama, bukan sekadar pelengkap,” tegas Firnadi, di Kantor DPRD Kaltim belum lama ini.
Firnadi menilai, pola kerja BUMD masih terlalu administratif dan pasif, belum menjadi katalisator yang mendorong pertumbuhan fiskal daerah. Ia juga mengkritisi model kerja sama dengan swasta yang cenderung tidak menguntungkan daerah. Salah satu kasus yang ia angkat adalah pengelolaan Wisma Kaltim di Jakarta, yang kini telah bertransformasi menjadi Hotel Blue Sky melalui kerja sama antara PT Mitra Bina Sukses (BUMD) dan PT Blue Sky.
Model kolaboratif ini dinilai berhasil menghasilkan pendapatan tetap sekitar Rp904 juta per tahun bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, Firnadi menekankan perlunya skema kerja sama yang lebih berkeadilan, seperti profit sharing, bukan hanya biaya tetap.
“Transformasi ini membuktikan bahwa aset yang dulu tak produktif bisa jadi penyumbang PAD. Namun, kita tetap berharap ada peningkatan skema kerja sama yang lebih menguntungkan, tidak hanya fixed cost,” katanya.
Komisi II DPRD Kaltim pun telah meninjau langsung Hotel Blue Sky Pandurata pada Rabu 25 Juni 2025. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap rencana bisnis BUMD pada tahun berjalan, bukan sekadar acara seremonial.
Dalam evaluasi itu, DPRD juga mengapresiasi kebijakan pengelola hotel yang memberikan diskon khusus bagi tamu yang memiliki KTP Kalimantan Timur. Langkah ini dianggap bukan hanya sebagai strategi promosi, tetapi juga bentuk keberpihakan terhadap warga daerah asal.
Firnadi melihat kebijakan tersebut sebagai bukti bahwa aset publik dapat memberikan nilai tambah sosial selain keuntungan finansial. Ia menilai keberhasilan model Hotel Blue Sky bisa menjadi preseden baik dalam tata kelola aset daerah lain di Kaltim.
BUMD diharapkan mampu mengelola aset secara profesional dengan strategi kemitraan yang jelas, akuntabel, serta mampu mengembalikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, Firnadi menegaskan pentingnya perubahan orientasi BUMD agar lebih progresif dan proaktif dalam membangun jaringan bisnis.
“BUMD kita harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan hanya menunggu arahan atau proyek, tapi proaktif menggali potensi dan membangun kemitraan yang sehat,” pungkas Firnadi.
