Samarinda – Di balik kemegahan proyek jalan tol, sejumlah wilayah pelosok Kalimantan Timur masih terperangkap dalam kesulitan akses akibat jalan rusak. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari DPRD Kaltim, yang mendesak pemerintah provinsi untuk tidak melupakan pembangunan jalan non tol sebagai urat nadi kehidupan masyarakat desa.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyatakan keprihatinannya terhadap lambannya penanganan infrastruktur jalan, terutama di kawasan terisolasi seperti Mahakam Ulu dan daerah perbatasan. Ia menegaskan bahwa jalan yang layak bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi fondasi penting dalam memperkuat ekonomi daerah.
“Kami mendorong Gubernur agar memprioritaskan pembangunan jalan di seluruh pelosok. Ini bukan semata soal infrastruktur, tetapi soal dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Apansyah, usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Menurut data Dinas PUPR-PERA Kaltim, dari total 931 kilometer jalan provinsi, hanya sekitar 763 kilometer yang telah dalam kondisi mantap. Sisanya, sepanjang 168 kilometer, masih rusak dan tersebar di delapan kabupaten/kota. Salah satu penyebab utama kerusakan adalah sistem drainase yang buruk, sehingga jalan mudah rusak saat musim hujan dan lambat diperbaiki.
Apansyah menyoroti dampak buruk dari keterlambatan perbaikan, seperti yang kerap terjadi di Mahakam Ulu, di mana kerusakan jalan bisa berlangsung berbulan-bulan tanpa solusi. Hal ini merugikan masyarakat yang sangat bergantung pada akses darat untuk kegiatan ekonomi dan sosial mereka.
Sebagai respons, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan Rp2,6 triliun untuk sektor Bina Marga tahun ini. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan serta jembatan. Namun DPRD menekankan bahwa alokasi dana harus menyasar wilayah yang paling membutuhkan, bukan hanya jalur strategis yang sudah baik.
Apansyah juga menegaskan bahwa meskipun proyek jalan tol Samarinda–Bontang penting dan strategis, pembangunan jalan non tol tidak boleh dikesampingkan karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di perkampungan.
“Pembangunan jalan tol memang penting, tapi jangan lupakan jalan penghubung antarperkampungan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.
Desakan ini mencerminkan keinginan agar pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur lebih merata dan menyentuh semua kalangan, termasuk masyarakat di daerah terpencil yang selama ini kerap tertinggal.
