Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufri, menyoroti kondisi darurat di Pulau Maratua, Kabupaten Berau. Kawasan pesisir di Tanjung Harapan, salah satu titik vital kehidupan ekonomi dan sumber air masyarakat, kini tergerus hampir satu kilometer akibat abrasi pantai yang kian tak terkendali.
Fenomena abrasi yang kian parah ini menjadi perhatian serius karena mengancam eksistensi UMKM lokal dan akses terhadap air bersih. Husin menyampaikan keprihatinannya usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Samarinda, Rabu 9 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa Tanjung Harapan adalah denyut nadi Maratua, di mana masyarakat menggantungkan hidup mereka pada perdagangan kecil dan sumber daya alam yang mulai terkikis.
“Di Tanjung Harapan, semua UMKM berkumpul di sana, dan sumber airnya juga ada di situ. Tapi abrasinya luar biasa. Saya perkirakan sudah hampir satu kilometer garis pantainya tergerus,” ucap Husin.
Melihat ancaman tersebut, Husin mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) agar segera melakukan intervensi konkret, termasuk percepatan pembangunan penahan ombak dan solusi reklamasi yang tepat guna melindungi garis pantai dan keberlanjutan hidup warga.
“Solusinya mungkin reklamasi yang benar, karena di situlah pusat kehidupan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan dana dari Pemprov sangat dibutuhkan agar program penanggulangan abrasi yang telah dirancang oleh Pemkab Berau bisa terlaksana secara maksimal. Ia berharap penanganan abrasi menjadi prioritas, bukan sekadar proyek sambil lalu.
“Yang paling utama adalah membuat yang menjadi sasaran itu sesuai dengan yang sudah dicanangkan oleh kabupaten. Jadi kalau bisa, provinsi memberikan dukungan dana untuk penanganan abrasi, terutama pembangunan penahan ombak,” tambah Husin.
Sebagai destinasi pariwisata unggulan yang tergabung dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pulau Maratua memegang peran vital dalam pembangunan sektor ekonomi dan ekowisata Kalimantan Timur. Namun, keterisolasian serta ancaman ekologis seperti abrasi dan krisis air bersih terus menghantui warganya.
“Saya harap Pak Gubernur merespons serius. Maratua itu luas, ada empat kampung di sana, dan sebagai objek wisata vital, butuh dukungan besar. Masalah utama masyarakat masih seputar abrasi, transportasi, jaringan sinyal, dan BBM. Mereka juga sangat berharap dibangun SPBU di sana,” jelas Husin.
Tak hanya abrasi, Husin juga menyoroti pentingnya pembangunan kawasan konservasi sumber air, seperti yang telah diterapkan di Pulau Kakaban. Ia menilai Tanjung Harapan perlu segera memiliki area cagar air untuk menjamin ketahanan lingkungan dan keberlanjutan suplai air bersih.
“Yang kedua soal cagar air. Seperti di Pulau Kakaban itu bagus, tapi di Maratua belum ada. Di Tanjung Harapan sangat perlu, karena itu sumber kehidupan warga dan UMKM-nya semua di sana,” jelasnya.
Sebagai legislator yang membidangi urusan infrastruktur dan lingkungan, Husin berkomitmen membawa isu Maratua ke ruang-ruang kebijakan provinsi agar mendapatkan perlakuan adil dalam pembangunan daerah.
“Kami akan dorong agar dukungan provinsi tidak hanya datang sesekali, tapi terstruktur dan terjadwal, terutama untuk wilayah kepulauan yang selama ini cenderung tertinggal dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas,” tegasnya.
Maratua bersama Pulau Derawan, Kakaban, dan Sangalaki, merupakan berlian pariwisata bahari Kaltim yang menyimpan potensi luar biasa. Namun, tanpa perhatian khusus terhadap kerusakan lingkungan dan pembangunan akses dasar, potensi itu terancam menjadi cerita usang.
Dengan permintaan intervensi nyata dari Pemprov Kaltim, Husin Djufri berharap persoalan abrasi tidak berlarut hingga menghilangkan ruang hidup masyarakat. Langkah-langkah taktis dan cepat menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pesisir Maratua dari kepunahan ekologis.
