Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia dalam sebuah pertemuan yang sarat makna, membahas pertahanan, keamanan, hingga arah geostrategi nasional di tengah dinamika global yang terus bergerak.
Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jumat 16 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan Isra Mi’raj. Presiden memanggil sejumlah pejabat utama Tentara Nasional Indonesia, termasuk Panglima dan Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pertemuan ini disebut sebagai agenda rutin Presiden bersama pucuk pimpinan militer untuk memastikan arah kebijakan pertahanan berjalan selaras dengan kepentingan nasional.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Sekretaris Kabinet, disebutkan bahwa Presiden secara langsung memberikan arahan strategis sebagai Panglima Tertinggi. Arahan tersebut mencakup kebijakan pertahanan dan keamanan negara, sekaligus pembahasan rencana geostrategi Indonesia dalam menghadapi tantangan kawasan dan global yang kian kompleks.
“Presiden Prabowo Subianto menerima pertemuan rutin bersama beberapa pejabat utama Tentara Nasional Indonesia, di antaranya Panglima dan Wakil Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan di Istana Merdeka, Jakarta,” tulis Teddy dalam keterangannya, Sabtu (17/01/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa dalam forum tersebut Presiden menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kesatuan visi antar matra.
“Presiden menyampaikan arahannya sebagai Panglima Tertinggi kepada pimpinan TNI terkait strategi pertahanan dan keamanan, serta rencana geostrategi mendatang,” lanjutnya.
Pertemuan ini dinilai sebagai sinyal kuat komitmen Presiden dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dituntut untuk memiliki postur pertahanan yang adaptif, modern, dan terintegrasi. Sinergi lintas matra menjadi salah satu penekanan utama agar kekuatan darat, laut, dan udara dapat bergerak dalam satu komando strategis yang solid.
Selain itu, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan sumber daya manusia TNI juga menjadi perhatian. Pemerintah menilai modernisasi pertahanan tidak hanya soal pembaruan teknologi, tetapi juga tentang doktrin, interoperabilitas, dan kemampuan membaca perubahan lingkungan strategis global.
Langkah Presiden menggelar komunikasi langsung dan berkelanjutan dengan pimpinan TNI ini dipandang penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan pertahanan. Dengan jalur komunikasi yang terbuka, setiap tantangan keamanan dapat diantisipasi lebih dini, sekaligus memastikan TNI tetap profesional dan siap menghadapi berbagai skenario ancaman.
Pertemuan rutin tersebut menegaskan bahwa pertahanan negara bukan sekadar agenda sektoral, melainkan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Melalui arahan strategis ini, pemerintah berharap TNI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia.
