Samarinda – Angka anak tidak sekolah di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi sorotan usai kunjungan Pergerakan Mahasiswa Kaliorang Kutai Timur (PMKKT) ke ruang Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Senin (7/7/2025).
Dalam diskusi yang berlangsung bersama Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mahasiswa menyampaikan data mencemaskan terkait dunia pendidikan di daerah mereka.
Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 10 Maret 2025, Kutai Timur mencatat 9.945 anak belum pernah mengenyam pendidikan formal. Selain itu, 1.996 anak mengalami putus sekolah dan 1.470 lainnya tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus. Angka tersebut menjadikan Kutim sebagai daerah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi di Kalimantan Timur, melampaui Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
“Kutai Timur menempati posisi teratas, mengalahkan Kutai Kartanegara dan Samarinda dalam hal angka anak tidak sekolah,” ungkap Irbhani, Ketua PMKKT.
Ia membandingkan, di Kutai Kartanegara terdapat 5.523 anak belum pernah sekolah, sementara Samarinda mencatat 4.221 anak dalam kategori yang sama. Ketimpangan ini, menurut Irbhani, mencerminkan masih lemahnya akses pendidikan di wilayah tertinggal, terpencil, dan terdepan (3T).
Agusriansyah Ridwan mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menegaskan pentingnya pembaruan sistem pendataan pendidikan yang lebih akurat dan real-time di tingkat kabupaten.
“Mudah-mudahan ke depan Pemkab Kutim punya data sendiri. Ketika BPS merilis data, daerah juga harus punya pembanding agar publik bisa menilai mana yang paling valid,” ujarnya.
Ia menilai, ketergantungan pada data eksternal menyulitkan pemerintah daerah merespons cepat berbagai persoalan pendidikan. Untuk itu, ia mendorong pembentukan tim penelitian independen guna mengidentifikasi akar masalah, termasuk kemungkinan bahwa anak-anak usia sekolah telah bekerja untuk menopang ekonomi keluarga atau tak memiliki identitas resmi yang tercatat.
“Ini bisa menjadi objek penelitian. Apakah karena sekolah yang tidak tersedia atau jaraknya jauh, sehingga anak-anak menjadi enggan melanjutkan pendidikan,” tambahnya.
Agusriansyah juga menyoroti perlunya pendekatan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Ia menyebut konsep seperti Sekolah Garuda bisa diadaptasi, dengan penyesuaian pada hambatan geografis dan sosial yang spesifik di wilayah 3T.
“Jangan sampai kita bilang sekolah gratis, tapi ongkos menuju sekolah justru lebih mahal. Pemerintah harus hadir menyelesaikan hambatan geografis dan sosial ini,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar sistem pendidikan daerah tidak hanya mengikuti kurikulum nasional, melainkan juga mengintegrasikan potensi lokal dan sumber daya alam agar lulusan sekolah dapat menjadi aktor pembangunan di daerah sendiri.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret untuk memperbaiki ketimpangan pendidikan di Kutai Timur dan mendorong kebijakan yang lebih berkeadilan.
