Penulis: Jaen Rohman

Upaya itu menjadi langkah maju pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang baik.

“Terus konsisten dan perbaiki mutu pelaporan keuangan ini, sehingga kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada penduduk Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Jaya menambahkan kriteria penilaian meliputi perencanaan, rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan karir pegawai. Dinas Kesehatan berhasil menunjukkan komitmen dan inovasi dalam aspek-aspek tersebut, sehingga layak mendapatkan penghargaan ini.

Samarinda – Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kalimantan Timur Hardiyanto mengingatkan jajaran pegawai ASN dan non ASN di lingkungannya sekretariat DPRD Kaltim untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024.

“Pada apel kemarin, saya mengingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seluruh penyelenggara pemilu wajib bersikap netral, termasuk pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim,” kata Hardiyanto di Samarinda, Selasa (12/12/2023).
Hardiyanto mengatakan, netralitas merupakan kewajiban bagi seluruh penyelenggara pemilu, termasuk pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim.
Ia menjelaskan, netralitas pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim dapat diwujudkan dengan beberapa hal, antara lain tidak terlibat dalam kegiatan kampanye atau ajakan memilih calon tertentu, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan kampanye, serta tidak membuat pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Hardiyanto menegaskan, pegawai ASN dan non ASN yang melanggar ketentuan netralitas akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pegawai ASN dan non ASN yang melanggar ketentuan netralitas antara lain teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” ujarnya.
Ia berharap, seluruh pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim dapat memahami dan melaksanakan ketentuan netralitas dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024.
Hardiyanto mengingatkan jajaran pegawai ASN dan non ASN agar netral di media sosial menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Pegawai ASN dan non ASN dilarang memberikan komentar, tanda menyukai, atau membagikan postingan di media sosial yang bersifat mendukung calon legislatif (caleg) atau pasangan calon (paslon) tertentu,” kata Hardiyanto.
Lanjut Hardiyanto larangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
“Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemutusan hubungan kerja,” kata Hardiyanto.
Hardiyanto mengharapkan agar seluruh karyawan yang termasuk ASN dan non-ASN di DPRD Kalimantan Timur dapat memahami serta mematuhi peraturan yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan sukses, lancar, dan aman.

Penguatan otoritas dokter puskesmas dalam memberikan resep insulin, menurut Jaya, diharapkan dapat menjadi langkah efektif perawatan diabetes secara komprehensif.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu berujung pada sanksi pidana, termasuk pidana penjara maksimal dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta sesuai dengan Pasal 521 dari undang-undang yang sama.

“Kegiatan ini tidak hanya merupakan ajang evaluasi tetapi juga memperkuat semangat kerja organisasi melalui silaturahim” kata  Jauhar.

“Kami ingin memberikan kesan terdalam bagi pengunjung Pentacity, serta warga Kalimantan Timur pada umumnya. Kami berharap pengunjung dapat menikmati acara yang kami gelar dan kami bisa terus memberikan hiburan terbaik untuk seluruh pengunjung setia,” demikian Adelina. 

“Alhamdulillah, lumayan tidak keluar uang untuk beli makan. Tentu bersyukur, saya sebagai masyarakat biasa yang sehari-hari hanya jadi tukang parkir, senang ada yang seperti ini,” jelasnya.

“Kondisi itu menjadi latar belakang upaya rehabilitasi tersebut. Karena aktivitas manusia, luasan tutupan itu akan terus menurun,” kata Nidyasari.