Penulis: Lutfi Rahma
Kutim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-21 Senin (13/5/2024, dipimpin oleh Ketua DPRD Joni. Rapat ini menandai penutupan Masa Persidangan ke-II sekaligus membuka Masa Persidangan ke-III Tahun 2024.
Kutim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mengarahkan fokusnya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari potensi-potensi lokal yang belum sepenuhnya digarap.
Menghadapi masalah pasar tumpah yang melanggar lalu lintas, sebenarnya lebih baik agar pasar ini digeser ke pasar induk yang toko-tokonya banyak yang kosong. Kami harus melakukan kajian lebih mendalam untuk mencari solusi terbaik.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan dalam mencapai target penyerapan anggaran sebesar 15 persen pada triwulan pertama tahun ini, hanya mampu mencapai 12 persen.
Kalo Perusda tidak berjalan, saya sangat prihatin. Belum jelas juga kenapa Perusda tidak berjalan, nanti kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari titik temunya
Kutim – Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wabup Kasmidi Bulang (AS-KB), beberapa proyek multi years contract (MYC) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi sorotan.
Kutim – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman, menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kutim masa bakti 2024-2027. berlangsung di Aula Hotel Victoria, Sabtu (11/5/2024),dihadiri oleh beberapa pejabat Pemkab Kutim, unsur Forkopimda, dan para pengusaha muda setempat.
Target serapan anggaran sebesar 15 persen pada triwulan pertama tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tampaknya masih jauh dari realisasi.
Joni mengakui bahwa pihaknya belum mengetahui langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah terkait masalah ini. Sebagai lembaga legislatif, DPRD berfokus pada pengesahan dan pengawasan anggaran pemerintah. Sementara urusan perusahaan seperti KPC berada di luar kewenangan mereka.
Saya mengimbau kepada pemerintah desa untuk segera mengirimkan data-data terkait desa yang belum teraliri listrik agar dapat segera dijadikan prioritas dalam program pembangunan