Samarinda – Penurunan tajam Dana Bagi Hasil (DBH) membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diingatkan untuk lebih cermat dalam merencanakan penggunaan anggaran.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 di Pendopo Odah Etam. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut efisiensi sebagai kunci untuk menjaga kualitas layanan publik di tengah tekanan fiskal.
Penurunan nilai DBH dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun untuk tahun anggaran 2026 menjadi perhatian utama. Hasanuddin menilai kondisi ini akan berimbas besar pada alokasi anggaran untuk sepuluh kabupaten/kota yang ada di Kaltim. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati perlukan agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.
“Yang jadi masalah penurunan fiskal kita, dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026,” ujar Hasanuddin, Senin (5/5/2025).
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi merupakan solusi yang paling rasional saat ini. Ia bilang, DPRD tetap beri dukungan penuh untuk program prioritas seperti Gratispol. Hal ini karena program itu bantu keluarga kurang mampu dan dorong pemerataan pendidikan.
“Program ini selaras dengan program kita mendukung RPJMD nasional,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Hasanuddin menekankan bahwa Gratispol merupakan jawaban atas kebutuhan dasar warga, khususnya dalam menjawab tantangan sektor pendidikan serta kesenjangan sosial ekonomi. Meski anggaran terbatas, ia yakin program itu bisa jalan terus jika pengelola kelola dengan tepat dan efisien.
“Kita terus melakukan efisiensi,” tambahnya, menekankan komitmen DPRD menjaga keberlanjutan program-program rakyat.
Ia juga menyinggung kemungkinan penurunan anggaran pada 2025 yang menunjukkan tren serupa. Namun ia menilai kondisi ini masih bisa berubah tergantung dinamika nasional dan kebijakan pusat.
“Saya kira nanti akan turun. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara,” ujarnya lagi.
Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji hadiri Forum Musrenbang. Hal ini sebagai langkah awal susun dokumen strategis pembangunan daerah. Di tengah tantangan fiskal, pemerintah daerah tunjukkan komitmen lewat perhatian pada program sosial seperti Gratispol, demi pembangunan sumber daya manusia yang merata dan adil.
