Kutim – Krisis kapasitas sekolah yang melanda Kutai Timur semakin mengkhawatirkan, memaksa DPRD Kutai Timur untuk mengambil langkah serius.
Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur Yan, mengungkapkan masalah ini telah diperjuangkan selama dua tahun terakhir, dan kini juga berdampak pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau SMA.
“Sebenarnya pemerintah Kutim telah berkomitmen untuk menyediakan lahan bahkan membangun sekolah baru, dan kami sebagai Komisi D telah mengawal laporan ini setiap tahun dalam rapat kerja dengan dinas-dinas terkait,” ujar Yan usai rapat hearing, Kamis (4/7/2024).
Krisis ini bermula dari kurangnya kapasitas di SMPN 1, yang kini merambah ke tingkat SMA. Yan menjelaskan bahwa kendala utama adalah tanah untuk pembangunan SMA yang berada di bawah kewenangan provinsi, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan provinsi.
“Namun, persoalannya terkait tanah untuk SMA berada di bawah kewenangan provinsi. Sehingga kami menunggu laporan dari dinas terkait tentang kesiapan pemerintah dalam menyiapkan lahan agar masalah ini tidak terus berlanjut,” jelasnya.
Legislator Partai Gerindra itu menambahkan, solusi jangka panjang adalah pembangunan sekolah baru untuk mengatasi permasalahan kapasitas sekolah di masa depan. Namun, hambatan utama adalah keterbatasan lahan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
“Maka dari itu, kami meminta laporan rinci dari UPT untuk koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi. Karena kami tidak dapat mengambil keputusan di ranah ini,” lanjutnya.
Di sisi lain, data dari UPT Pendidikan Kaltim menunjukkan bahwa sekolah-sekolah swasta sebenarnya siap menampung siswa. Namun biaya pendidikan yang tinggi menjadi hambatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Namun, kami tetap berjuang untuk masyarakat kami, dengan dukungan dari DPRD provinsi yang berasal dari Kutim,” tegas Yan.
