Samarinda – Komitmen nyata dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim yang kembali menggaungkan program GratisPol, sebagai jawaban atas keresahan mahasiswa soal mahalnya biaya pendidikan tinggi.
Melalui program andalan ini, Pemprov Kaltim memastikan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang menempuh studi di perguruan tinggi dalam wilayah provinsi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin akses pendidikan yang adil, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut bahwa GratisPol adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok ekonomi lemah di sektor pendidikan.
“Kita ingin memastikan melalui program GratisPol ini tidak ada mahasiswa asal Kaltim yang putus kuliah hanya karena persoalan biaya,” ujar Ekti saat menyampaikan pernyataan di Gedung DPD Gerindra Kaltim, Sabtu 7 Juni 2025.
Program GratisPol, menurutnya, akan menanggung penuh biaya UKT untuk mahasiswa yang kuliah di dalam wilayah Kaltim. Sementara itu, mahasiswa Kaltim yang belajar di luar provinsi tetap akan menerima bantuan melalui skema beasiswa masing-masing kampus.
“Pemprov bakal kasih biaya penuh UKT mahasiswa yang kuliah di wilayah provinsi Kaltim. Kalau kuliah di luar provinsi, akan diberikan bantuan melalui skema beasiswa masing-masing kampus,” jelas Ekti.
Langkah ini diambil berdasarkan evaluasi atas tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan masih banyak mahasiswa mengalami kesulitan membayar UKT, khususnya di kampus negeri. Komisi IV DPRD Kaltim bersama mitra pemerintah terus memperbaiki pola distribusi agar bantuan lebih merata dan tepat sasaran.
Selain menjamin keberlanjutan studi, kehadiran GratisPol juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Tak sedikit mahasiswa terpaksa berhenti kuliah akibat tekanan ekonomi keluarga yang tak sanggup menanggung biaya pendidikan tinggi.
“Kami ingin semangat menempuh pendidikan tetap menyala. Jangan sampai ada anak Kaltim yang cerdas kehilangan masa depan hanya karena tidak mampu membayar kuliah,” tambah Ekti.
Program ini pun mendapat sambutan hangat dari kalangan civitas akademika. Banyak pihak berharap agar GratisPol dapat dijalankan secara berkelanjutan, dengan peningkatan mutu serta daya saing pendidikan tinggi di Kalimantan Timur sebagai target utama.
DPRD Kaltim sendiri berkomitmen mengawal ketat pelaksanaan GratisPol, baik dari sisi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran. Tujuannya agar alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap pendidikan di daerah.
Melalui sinergi legislatif dan eksekutif, GratisPol digadang menjadi solusi jangka panjang untuk menurunkan angka putus kuliah dan mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Dengan optimisme yang tumbuh dari kebijakan ini, mahasiswa di Kaltim kini memiliki harapan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan mereka tanpa dihantui kekhawatiran soal biaya.
