Samarinda – Suara dari batas negeri menggema di jantung pemerintahan Kalimantan Timur. Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Mahulu) mendatangi Gedung DPRD Kaltim pada Rabu, 28 Mei 2025 untuk menyuarakan keprihatinan atas ketertinggalan pembangunan di wilayah mereka yang berada di ujung barat provinsi.
Dalam audiensi dengan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, warga menyampaikan beragam persoalan yang telah lama membelit Mahulu sejak dimekarkan sebagai kabupaten pada 2012. Mulai dari jalan yang masih berupa tanah, ketimpangan layanan kesehatan, hingga minimnya fasilitas pendidikan, menjadi topik utama pertemuan tersebut.
Ketua Forum, Awen, menjelaskan bahwa masyarakat Mahulu selama ini seperti dibiarkan berjalan sendiri di tengah keterbatasan. Ia menilai, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan belum memadai, sementara akses layanan publik pun sangat terbatas.
“Tujuan kami ke sini ingin agar Ketua DPRD bisa fasilitasi pertemuan langsung dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, agar apa yang kami sampaikan tidak sekadar menjadi wacana. Kami ingin ada tindakan nyata,” tegas Awen.
Ia menggambarkan kondisi jalan antar desa ke pusat kabupaten yang masih berupa jalan tanah dan kerap tidak bisa dilalui saat musim hujan. Dalam bidang kesehatan, ketiadaan rumah sakit membuat masyarakat hanya bergantung pada puskesmas yang kadang tidak memiliki tenaga medis.
“Rumah sakit saja belum ada. Kami hanya punya puskesmas yang kadang ada tenaga medis, kadang tidak. Bagaimana kami bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak?” imbuhnya.
Kondisi pendidikan juga tidak kalah mengkhawatirkan. Banyak anak-anak Mahulu harus pergi ke Samarinda atau daerah lain hanya untuk melanjutkan sekolah selepas SMP. Hal ini menyebabkan banyak siswa putus sekolah karena biaya dan jarak yang tidak memungkinkan.
Tak hanya itu, listrik yang tak menyala 24 jam dan transaksi ekonomi yang bergantung pada Ringgit Malaysia di wilayah perbatasan menunjukkan betapa minimnya perhatian terhadap Mahulu.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan dukungannya terhadap perjuangan warga Mahulu.
“Mahulu ini luas wilayahnya kecil, tapi isolasi dan minim infrastruktur masih menjadi masalah utama. Jalan yang sudah beraspal baru sekitar 18 kilometer dari total 18.428 km². Padahal potensi daerah cukup besar,” ucap Hasanuddin.
Ia menambahkan bahwa sektor tambang dan perkebunan masih dikuasai perusahaan besar, sementara kontribusi mereka terhadap masyarakat masih minim. Hasanuddin mendorong pemerintah pusat dan provinsi agar memberi perhatian serius kepada Mahulu, terutama karena posisinya yang strategis sebagai wilayah perbatasan.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, warga Mahulu berharap langkah konkrit segera diambil agar wilayah mereka tak terus menjadi sudut sunyi di peta pembangunan Kalimantan Timur.
