Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (10/6/2025).
Dalam rapat yang secara khusus membahas kesiapan dan evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan perlunya pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi, termasuk daerah-daerah terpencil.
Menurut Ekti, permasalahan klasik berupa keterbatasan daya tampung sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik terus berulang setiap tahun ajaran baru. Ia mencontohkan situasi di Balikpapan yang mencerminkan ketimpangan serius karena tingginya angka pendaftar yang tak tertampung oleh sekolah negeri.
“Setiap tahun kita hadapi masalah yang sama. Ini bukan hanya soal teknis pendaftaran, tapi soal keadilan. Anak-anak di Kaltim harus punya hak yang sama atas pendidikan,” ujar Ekti.
Politikus Partai Gerindra dari daerah pemilihan Mahakam Ulu dan Kutai Barat ini menilai, pemerintah provinsi perlu segera membangun sekolah-sekolah baru guna menjawab kebutuhan tersebut. Ia menekankan bahwa penyediaan infrastruktur pendidikan baru bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Kita berharap ada penambahan sekolah baru,” tegasnya, menyoroti perlunya solusi jangka panjang untuk pemerataan pendidikan.
Lebih jauh, Ekti juga menyoroti kondisi pendidikan di wilayah pedalaman seperti Mahulu. Ia menilai pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kawasan tersebut sudah sangat mendesak dan tak bisa lagi ditunda.
“Kita sedang berproses,” katanya singkat mengenai upaya pengadaan lahan sebagai tahap awal pembangunan SMK di Mahulu.
Menurut Ekti, lokasi paling potensial untuk pembangunan SMK adalah Ujo Bilang, karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh peserta didik dari berbagai kampung. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa satu-satunya SMA di wilayah tersebut kini telah menampung lebih dari 400 siswa, angka yang dianggap telah melampaui batas ideal kapasitas sekolah.
Sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kaltim, Ekti menilai bahwa investasi dalam pembangunan sekolah di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) harus menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran provinsi.
“Ini bukan hanya tentang bangunan fisik, tapi tentang keadilan sosial dan jaminan masa depan anak-anak Kaltim,” ungkapnya.
Ia mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus membenahi sistem penerimaan peserta didik di perkotaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak di pedalaman mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai.
Dalam konteks itu, Ekti juga berharap Dinas Pendidikan Kaltim mengambil langkah konkret untuk memastikan pembangunan SMK di Mahulu dapat segera terealisasi, termasuk mempercepat proses pengadaan lahan dan alokasi anggaran.
Kritik dan harapan yang disampaikan Ekti mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap ketimpangan yang masih terjadi dalam dunia pendidikan di Kaltim, terutama menyangkut wilayah dengan akses terbatas.
Dengan mendekati dimulainya tahun ajaran baru, berbagai pemangku kebijakan diharap lebih sigap dalam menjawab tantangan pendidikan agar seluruh wilayah Kalimantan Timur mendapat kesempatan yang adil dan merata.
