Kutai Timur – Seperti menaruh semua telur dalam satu keranjang, demikian anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman menggambarkan ketergantungan daerah ini terhadap sektor pertambangan.
Faizal mengingatkan, betapa pentingnya diversifikasi ekonomi untuk menghindari krisis di masa depan, ketika sumber daya tambang habis.
Selama dua dekade sejak pemekaran pada 1999, Kutim masih mengandalkan pendapatan dari sektor pertambangan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutim masih didominasi oleh pertambangan, sementara kontribusi sektor pariwisata masih kecil.
“Visi kita saat pemekaran adalah untuk menjadi mandiri di bidang agribisnis. Namun, setelah 20 tahun, PDRB kita masih bergantung pada pertambangan. APBD kita 80-90 persen ditopang dari dana transfer pusat. Ini membahayakan jika suatu saat tambang kita habis, berarti APBD kita juga tidak ada,” ujar Faizal di ruang kerjanya DPRD Kutim, Senin (22/7/2024).
Legislator Partai PDIP itu menekankan, pentingnya mengarahkan APBD untuk mencapai kemandirian di sektor pertanian, hal ini dinilai mendesak, mengingat Kutim sudah memasuki tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah menetapkan RPJMD baru.
“Kita harus berusaha agar APBD bisa mendukung kemandirian ekonomi di bidang pertanian. Saya ingatkan, APBD kita ini sudah masuk tahun terakhir dari RPJMD, bahkan kita sudah menetapkan RPJMD baru,” tegasnya.
Faizal berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor lain, termasuk pertanian dan pariwisata. Sehingga Kutai Timur tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pertambangan.
“Kita ini sudah mekar dari tahun 1999. Sekarang sudah 2024, sudah 20 tahun lebih. Saatnya kita benar-benar mandiri di berbagai sektor ekonomi,” pungkasnya.
