Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak dijadikan bahan politisasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari permasalahan utang tersebut secara menyeluruh dan memastikan Indonesia memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk menanganinya.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait pembiayaan proyek infrastruktur besar tersebut.
“Jadi jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang,” ujar Prabowo.
Ia menilai, isu yang beredar sering kali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menimbulkan keresahan di masyarakat.
Presiden menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga transparansi dan mencegah kebocoran anggaran dalam setiap proyek nasional. Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia saat ini berada pada posisi yang stabil, sehingga proyek besar seperti Whoosh dapat dikelola secara berkelanjutan.
“Tenang saja, bangsa kita kuat, kaya. Yang penting pemerintah tidak boleh lengah, tidak boleh dibohongi, dan tidak boleh membiarkan orang yang mencuri kekayaan negara,” tegasnya.
Ia juga menegaskan akan memastikan pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara efisien dan dikembalikan manfaatnya kepada rakyat.
“Saya tidak akan ragu. Bersama tim, kita akan buktikan bahwa pemerintah mampu menghemat, menyelamatkan, dan mengelola semua sumber kekayaan untuk rakyat,” tambah Prabowo.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai proyek Whoosh tetap harus diawasi secara ketat oleh lembaga antikorupsi. Ia menyoroti dugaan adanya pembengkakan biaya hingga Rp20 triliun yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kalau KPK mau lurus, ini momentum untuk membuktikan integritas dan profesionalisme mereka. Jangan hanya menunggu laporan, karena ini sudah jadi isu publik,” kata Ubedilah saat diwawancarai di Jakarta, Senin 3 November 2025.
Ia juga menyinggung perubahan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 menjadi Perpres 93 Tahun 2021, yang memungkinkan penggunaan APBN untuk membiayai proyek Whoosh, sebagai salah satu hal yang perlu dikaji ulang. Menurutnya, langkah itu membuka ruang bagi dugaan penyimpangan kebijakan yang perlu diklarifikasi pemerintah.
Meski demikian, pernyataan Prabowo memberi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menuntaskan setiap persoalan proyek nasional secara bertanggung jawab. Dengan langkah ini, ia berupaya menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kemampuan ekonomi nasional serta memastikan proyek strategis seperti Whoosh tetap berfungsi bagi kepentingan rakyat.
