Samarinda – Rangkaian kunjungan lapangan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim tahun 2024 resmi dituntaskan hingga ke Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan tersebut menghasilkan sejumlah catatan, namun umumnya kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut bahwa mayoritas kegiatan pembangunan yang ditinjau telah terlaksana dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Kemarin kita menyelesaikan yang terakhir sesi ke Kubar – Mahulu. Kegiatan ini kan sudah terlaksana dari 2024, rata-rata kegiatan kita juga sudah diperiksa oleh BPK, dan memiliki catatan lengkap terkait evaluasinya,” kata Firnadi, saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Ia mengakui bahwa dalam peninjauan masih ditemukan beberapa proyek yang mengalami perpanjangan waktu pengerjaan. Namun, semua pelaksanaan tersebut dinyatakan tetap dalam koridor peraturan yang berlaku.
“Memang ada beberapa yang terkendala, tapi masih ada catatan-catatan yang juga sesuai dengan peraturan, misalnya ada kegiatan yang mengalami perpanjangan waktu, tapi sebatas dengan pergub yang ada, itu masih sesuai,” ujarnya.
Menurut Firnadi, keberhasilan pelaksanaan program ini menjadi bukti bahwa tata kelola dan tata laksana pembangunan di sejumlah daerah terpencil seperti Mahakam Ulu masih bisa dijalankan secara optimal meski menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur.
Pansus LKPJ sendiri memiliki peran penting dalam mengawasi serta memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan anggaran dan program strategis pemerintah provinsi. Hasil akhir dari tinjauan ini akan dirumuskan dalam laporan resmi Pansus sebagai dasar evaluasi dan perbaikan ke depan.
Firnadi menyatakan bahwa DPRD tetap mendorong pemerintah untuk mempertahankan semangat penyelesaian tepat waktu, sembari terus memperbaiki hal-hal teknis yang ditemukan di lapangan.
Secara umum, kinerja program pembangunan daerah di Kubar dan Mahulu dinilai cukup memuaskan, meski DPRD tetap mencatat perlunya peningkatan efisiensi dan kualitas pelaksanaan proyek agar manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.
