Kutim – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Timur, Arfan, angkat bicara terkait laporan warga Pangadaan terkait Settling Pond milik PT Indexim Coalindo di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), jebol dan mengakibatkan pencemaran serius pada sumber air bersih masyarakat.
“Sebenarnya bukan hearing, kita hanya menerima tamu dari masyarakat Pangadaan, Karangan dan hearing itu kita tunda,” katanya belum lama ini.
Sudah hampir satu pekan terakhir, Sungai Bay yang membentang di Desa Pengadan mengalami pencemaran parah akibat over kapasitas dari Settling Pond PT Indexim Coalindo.
Banyak masyarakat menyampaikan keluhannya. Hal ini karena Sungai Bay merupakan sumber utama air bersih bagi masyarakat setempat, sehingga insiden ini menimbulkan kesulitan besar dalam mendapatkan air bersih.
“Karena pihak manajemen Indexim belum sempat hadir, jadi kita hanya layani masyarakat yang sudah terlanjur datang menyampaikan keluhan,” lanjutnya.
Arfan menjelaskan bahwa keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Indexim Coalindo sangat jelas.
“Keluhannya jelas, karena teman-teman DPRD sudah ke lapangan menemukan indikasi pencemaran. Tapi kita tidak bisa memvonis karena teknisnya ada di LH, dan sudah diproses, katanya 5 hari baru ada hasil,” ucapnya.
Menurut Arfan, tindak lanjut dari masalah ini akan dilakukan melalui dua alur.
“Pasti ditindaklanjuti. Pertama, kita pendekatan dulu pada perusahaan untuk memberi kompensasi pada masyarakat yang kena dampak ini,” tegas Arfan.
Selain pencemaran sungai, keluhan masyarakat juga mencakup masalah kesehatan yang muncul akibat pencemaran tersebut. Beberapa warga mengalami penyakit seperti gatal-gatal, diare, hingga muntaber. Mereka menuntut kompensasi berupa pengadaan air bersih, fasilitas umum, dan MCK.
Dalam langkah cepat untuk mengatasi dampak kesehatan, Arfan menekankan perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera menurunkan dinas kesehatan.
“Dari keluhan masyarakat, nyatanya tidak hanya pencemaran sungai, tetapi juga ada warga yang terjangkit penyakit. Kita koordinasi dengan pemerintah untuk segera menurunkan dinas kesehatan,” tutupnya.
