Jakarta – Inovasi dalam pemerintahan daerah seharusnya tak hanya jadi ajang pencitraan. Begitulah pesan tegas yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, saat membuka Presentasi Kepala Daerah Tahun 2025 di Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (5/11/2025).
Ia menyindir keras praktik inovasi yang semata-mata mengejar penghargaan tanpa menyentuh solusi riil bagi masyarakat.
Menurut Bima, inovasi sejati adalah yang mampu menjawab persoalan masyarakat, memberi efisiensi layanan publik, meningkatkan efektivitas, dan menciptakan kenyamanan. Ia menyayangkan bila ada kepala daerah yang memanfaatkan inovasi hanya demi popularitas pribadi.
“Sayang sekali kalau inovasi itu hanya gimmick saja. Kalau tidak ada solusinya, itu bukan inovasi,” ujar Bima.
Dalam sambutannya, Bima menekankan bahwa membangun inovasi pemerintahan tidak bisa hanya mengandalkan semangat jangka pendek. Ia mengajak seluruh kepala daerah menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dengan lima pilar utama: riset, regulasi, kelembagaan, aktor, dan pendanaan. Tanpa pilar ini, menurutnya, inovasi akan cepat layu sebelum berkembang.
Ia juga menyoroti pentingnya regulasi sebagai penopang agar inovasi tidak sekadar ide lepas, tetapi menjadi bagian dari sistem kerja pemerintah daerah yang permanen. Bima juga menyebut peran penting perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta dalam membentuk budaya inovatif.
“Aktor-aktor inovator ini kita harapkan juga tumbuh dari sektor non-pemerintah. Dari sanalah ekosistem akan terbangun,” ujarnya menambahkan.
Bima Arya juga menyinggung bahwa hadirnya kepala daerah secara langsung dalam presentasi penilaian inovasi merupakan wujud nyata dari keberpihakan terhadap budaya inovasi. Ia memuji Gubernur Sumatera Barat yang menunjukkan komitmen tinggi dalam membangun daerah melalui pendekatan inovatif.
Menurutnya, inovasi yang kuat hanya dapat muncul dari kepemimpinan yang kolaboratif, progresif, dan berani mengambil keputusan berbasis kebutuhan publik. Karena itu, ia mengajak seluruh ASN untuk menjadikan semangat inovasi sebagai bagian dari budaya birokrasi yang melayani, adaptif, dan visioner.
“Targetnya adalah mencetak sebanyak-banyaknya ASN yang berpindah dari pola kerja konvensional ke pola pikir inovatif,” tandasnya.
Dengan komitmen yang konsisten dari pusat hingga daerah, Bima berharap birokrasi Indonesia mampu melakukan lompatan kualitas yang signifikan dalam memberikan pelayanan publik berbasis inovasi yang nyata dan berkelanjutan.
