Kutim – Akses jalan yang menghubungkan Sangatta dengan Rantau Pulung serta sejumlah kecamatan lainnya seperti Batu Ampar, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang, dan Muara Bengkal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), hingga kini masih memprihatinkan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni, menyatakan bahwa komitmen perbaikan jalan tersebut, yang berada di bawah tanggung jawab perusahaan Kaltim Prima Coal (KPC), hingga kini belum menunjukkan progres berarti.
“Ya seperti yang terlihat, masih seperti itu saja,” ujar Joni kepada awak media belum lama ini.
Menurut Joni, kondisi jalan di dalam Kota Rantau Pulung telah mengalami perbaikan. Berbeda dengan jalan poros utama yang masih menjadi tanggung jawab KPC.
“Kalau yang arah Sangatta ini itu kan punya KPC,” jelasnya.
Joni mengakui bahwa pihaknya belum mengetahui langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah terkait masalah ini. Sebagai lembaga legislatif, DPRD berfokus pada pengesahan dan pengawasan anggaran pemerintah. Sementara urusan perusahaan seperti KPC berada di luar kewenangan mereka.
“Kita ini kan pengesahan anggaran saja, yang kita awasi kan anggaran pemerintah sedangkan yang perusahaan kita tidak diawasi,” ujarnya.
Selama ini, pihak DPRD Kutim belum memahami apa kendala yang dihadapi KPC dalam memperbaiki infrastruktur jalan Sangatta-Rantau Pulung. Padahal, Bupati Kutim telah berkali-kali menginstruksikan perusahaan tersebut untuk segera melakukan perbaikan.
“Perusahaan ini tidak ngerti apa masalahnya, kalau bupati instruksikan terus,” tambah Joni.
Sementara itu, dari sudut pandang yang berbeda, warga Kutim berharap pemerintah daerah dapat menekan KPC untuk segera memperbaiki jalan yang merupakan jalur penting bagi mobilitas dan ekonomi masyarakat.
Ketidakjelasan langkah dan keterlambatan perbaikan jalan ini menghambat aktivitas warga dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
Masyarakat berharap agar ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan perusahaan, sehingga persoalan infrastruktur jalan ini bisa segera teratasi.
Selain itu, pihak KPC perlu transparan mengenai kendala dan rencana perbaikan untuk menghindari spekulasi dan ketidakpuasan di kalangan warga.