Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengambil alih perbaikan Jalan Poros Sangatta – Rantau Pulung (Ranpul).
Langkah ini diambil setelah perusahaan tambang terbesar di Kutim, PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang sebelumnya berkomitmen untuk memperbaiki jalan tersebut, tak kunjung merealisasikannya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutim, Jimmi, menyampaikan perbaikan jalan tersebut sudah memasuki tahap lelang dan harapnya dapat segera terlaksana.
Proyek Senilai 40 Miliar Masuki Tahap Lelang
“Jalan poros Sangatta-Rantau Pulung ini sudah ada tiga segmen yang dari APBD sekitar 40 miliar lebih. Tahun ini sudah mulai dilelang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Jimmi belum lama ini.
Keputusan ini diambil untuk memastikan akses jalan yang lebih baik dan aman bagi masyarakat Kutim. Khususnya yang sering menggunakan jalur tersebut. Jalan poros ini merupakan jalur vital yang menghubungkan beberapa wilayah penting di Kutim, sehingga perbaikannya menjadi prioritas utama.
Menurut Jimmi, pengambilalihan proyek ini oleh pemerintah adalah langkah yang tepat untuk mengatasi keterlambatan yang terjadi. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kutim Ambil Alih Proyek Jalan Poros Sangatta-Ranpul
“Dengan diambil alihnya perbaikan jalan ini oleh pemerintah. Kita berharap tidak ada lagi keterlambatan dan proyek ini bisa selesai tepat waktu untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” jelas Jimmi.
Perbaikan jalan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur di Kutai Timur. Diharapkan, dengan perbaikan yang dilakukan, akan terjadi peningkatan dalam mobilitas dan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.
Harapannya langkah ini menjadi contoh bagi perusahaan lain di Kutim untuk lebih berkomitmen menjalankan tanggung jawab sosial mereka.
Pemerintah dan DPRD Kutim akan terus memantau proyek ini, memastikan semua pihak bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, kita bisa mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi semua pihak,” tutup Jimmi.