Kutai Timur – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, David Rante, menyoroti rendahnya serapan anggaran perubahan Kutai Timur yang baru mencapai 30 persen dari total anggaran sebesar Rp14,8 triliun.
Menurut David, pola serapan anggaran yang lambat di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun telah menjadi kebiasaan yang berdampak pada kualitas hasil pekerjaan. DPRD berpendapat, serapan anggaran yang “ngebut” di akhir tahun rawan menghasilkan pekerjaan yang kurang optimal.
David menjelaskan, pola ini sering kali terjadi karena sejumlah proyek baru ditagihkan pada akhir tahun, meskipun sebagian pekerjaan sudah selesai sebelumnya.
Sehingga, pada bulan Desember nanti, realisasi serapan diprediksi akan meningkat tajam. Tetapi hal ini dinilai tidak ideal karena mendorong percepatan yang berisiko menurunkan kualitas hasil pekerjaan.
Upaya DPRD Memastikan Pengesahan APBD Tepat Waktu
DPRD Kutai Timur, menurut David, selalu berupaya agar pengesahan APBD dilakukan tepat waktu, yakni sebelum akhir November. Sehingga pemerintah memiliki cukup waktu untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan sejak awal tahun.
Hal ini juga sesuai dengan aturan dalam PP Nomor 19 Tahun 2019, yang memberi ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan perencanaan teknis seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPK) lebih awal.
“Kita di DPRD berpendapat bahwa dengan pengesahan yang tepat waktu, pemerintah seharusnya bisa mulai menjalankan program sejak awal tahun. Tapi kenyataannya, sudah menjadi rahasia umum kalau awal tahun serapan anggaran sering kali minim,” ujar David.
Ia menyebutkan, bila perencanaan dan persiapan teknis sudah selesai, kegiatan semestinya bisa mulai berjalan pada Januari. Namun, kenyataannya banyak kegiatan baru mulai terealisasi di pertengahan atau akhir tahun, yang menyebabkan penumpukan pekerjaan.
Harapan Akan Sistem Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efisien
David berharap agar sistem pengelolaan anggaran bisa dievaluasi, sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Menurutnya, pola kerja yang berkesinambungan dan merata sepanjang tahun akan menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas dan anggaran yang lebih efisien.
“Kita berharap anggaran bisa diserap secara bertahap, tidak hanya di akhir tahun, karena selain lebih aman, hasil pekerjaannya pun bisa lebih optimal,” tutupnya.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik. DPRD berharap kualitas program-program di Kutai Timur dapat terus meningkat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.