Kutai Timur – Pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kutai Timur terus menunjukkan perkembangan positif. Beberapa proyek seperti pembangunan kantor sekolah baru, rehabilitasi rumah dinas guru, dan pembangunan fasilitas pendidikan lainnya sedang berlangsung. Namun, di tengah kemajuan ini, persoalan distribusi tenaga pendidik menjadi perhatian serius.
Anggota DPRD Kutai Timur, Yan, mengungkapkan bahwa meskipun infrastruktur pendidikan semakin memadai, kekurangan tenaga guru masih menjadi kendala utama. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dinilai tidak menambah jumlah guru baru, melainkan hanya mengubah status legal guru honorer yang sudah ada.
“Pembangunan infrastruktur pendidikan di Kutim sangat giat. Tetapi masalah distribusi guru ini belum teratasi, terutama setelah penghentian pengangkatan guru honorer. Guru PNS yang pensiun juga tidak sebanding dengan jumlah yang ada sekarang,” ujar Yan belum lama ini.
Yan menjelaskan, banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru akibat tidak adanya perekrutan tenaga baru. Pengangkatan PPPK dari TK2D memang memberikan status legal yang lebih baik bagi guru honorer, tetapi tidak secara langsung menambah tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang membutuhkan.
“Selama ini guru-guru TK2D sudah ada penempatan. Jadi ketika diangkat menjadi PPPK, mereka tidak menambah jumlah tenaga pengajar baru. Kita harus membuka peluang untuk perekrutan guru baru agar kekosongan tenaga ini bisa teratasi,” tegasnya.
DPRD Kutim akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk mencari solusi dalam merekrut tenaga guru baru. Menurutnya, salah satu langkah penting adalah membuka kembali peluang perekrutan guru, baik melalui jalur PPPK maupun PNS.
“Kita akan memberikan masukan kepada pemerintah agar ada kebijakan baru untuk merekrut tenaga pendidik tambahan. Kekurangan guru ini harus diatasi dengan langkah strategis, bukan hanya menaikkan status tenaga yang sudah ada,” ujarnya.
Yan menegaskan bahwa guru adalah elemen vital dalam dunia pendidikan. Pemerataan tenaga pendidik di semua wilayah Kutai Timur, terutama daerah terpencil, sangat diperlukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang setara bagi semua siswa.
“Sekolah dengan fasilitas lengkap tidak akan maksimal jika kekurangan guru. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap sekolah, termasuk di daerah terpencil, memiliki jumlah tenaga pengajar yang memadai,” tambahnya.
Dengan infrastruktur pendidikan yang terus berkembang dan solusi yang tepat untuk distribusi guru, Yan optimis kualitas pendidikan di Kutai Timur akan semakin meningkat. Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan tenaga pendidik yang ada.