Samarinda – Proyeksi menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur pada 2026 menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk tak lagi bertumpu pada sektor batu bara semata. Penurunan ini memantik respons dari DPRD Kaltim agar pemerintah segera menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi lainnya.
Dari semula diperkirakan mencapai Rp10,04 triliun, PAD Kaltim pada 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp9,75 triliun.
Kondisi ini disoroti Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, sebagai peringatan dini bahwa ketergantungan pada sektor pertambangan bisa berisiko bagi keberlanjutan fiskal daerah.
“Prediksi bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Tapi kalau melihat kondisinya sekarang, memang sudah saatnya kita bersama-sama mencari potensi lain,” ujar Sapto, saat ditemui usai rapat monitoring bersama Kemenko Polkam dan Forkopimda, di Gedung B Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa pasar ekspor batu bara yang selama ini menjadi andalan PAD Kaltim—belum sepenuhnya pulih. Negara mitra utama seperti Tiongkok dan India masih membatasi permintaan, menyebabkan pemasukan dari sektor ini stagnan.
“Selama ini kita masih sangat tergantung pada batu bara. Padahal pasarnya belum benar-benar pulih. Cina, misalnya, belum buka penuh kebutuhannya. Itu memengaruhi,” jelas Sapto.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemprov Kaltim untuk segera mengembangkan sektor jasa, optimalisasi pengelolaan alur sungai, serta pemberdayaan UMKM lokal sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi.
“Kalau memang angkanya turun, ya kita nikmati dulu. Setelah itu, bareng-bareng cari peluang dari sektor lain. Kita punya banyak potensi, tinggal kemauan dan penanganannya,” tambahnya.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi konkret antara pemda, DPRD, dan pelaku ekonomi untuk merealisasikan transformasi ekonomi tersebut. Upaya ini, katanya, tak boleh berhenti sebatas wacana.
“Momen ini bisa jadi pemicu untuk perbaiki arah. Kita nggak bisa terus bergantung pada satu komoditas,” tegas Sapto.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa kesiapan Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) turut menuntut struktur ekonomi daerah yang lebih tangguh dan beragam.
Dengan arah pembangunan nasional yang mengandalkan Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis baru, pemerintah daerah dinilai harus bersiap membangun landasan ekonomi yang tak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga potensi ekonomi rakyat.