Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar gratis.
Pernyataan itu disampaikan Darlis usai mengikuti acara peringatan Milad ke-116 Muhammadiyah dan ke-108 Aisyiyah di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (14/6/2025).
Ia menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah, wajib segera menindaklanjuti.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam amar putusan nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa pendidikan dasar harus diselenggarakan tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah swasta yang memenuhi kriteria.
“Implementasi kebijakan ini harus segera dilaksanakan. Kami menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat agar pelaksanaannya tidak berhenti di atas kertas,” kata Darlis.
Ia menyebut juknis (petunjuk teknis) pelaksanaan perlu disusun dengan efektif agar bisa diterapkan di lapangan.
Lebih lanjut, Darlis berharap juknis bisa segera diterbitkan agar seluruh pemerintah daerah dapat menjalankan amanat MK secara maksimal.
“Semua yang ada di daerah kita harus kerjakan secara maksimal,” ujarnya.
Putusan MK ini merupakan respons atas permohonan uji materi dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan tiga warga negara: Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Amar putusan dibacakan dalam sidang pleno MK, Selasa 27 Mei 2025.
MK dalam pertimbangannya juga menyebut bahwa sekolah swasta tetap diperbolehkan menerima pembiayaan dari peserta didik atau sumber lain, selama tidak bertentangan dengan regulasi. Namun, prioritas bantuan pendidikan pemerintah ditujukan kepada sekolah atau madrasah swasta yang memenuhi syarat tertentu.
Putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pendidikan nasional, khususnya dalam pemerataan akses pendidikan dasar tanpa biaya. Banyak pihak berharap kebijakan ini mampu menghapus ketimpangan pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Dengan dukungan daerah seperti yang disuarakan Darlis, publik berharap pemerintah pusat bisa segera menyusun langkah konkret agar prinsip pendidikan gratis benar-benar dirasakan masyarakat.