Kutim – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah menyatakan perlunya langkah antisipasi untuk mengurangi Silpa yang terlalu besar saat ditemui di gedung DPRD Kutim, Selasa (2/7/2024).
“Untuk mengantisipasi agar Silpa tidak terlalu besar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) telah memulai kegiatan fisik lebih awal pada tahun 2024,” kata Hepnie.
Dinas PUPR memiliki Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp 400 miliar di tahun 2023. Hal ini dikarenakan lambatnya penyerapan anggaran, terutama pada program MYC.
Ia menjelaskan bahwa dari total Rp 400 miliar Silpa tersebut, terdapat proyek yang dipastikan gagal dilaksanakan. Yaitu Pembangunan Masjid At Taubah dan Pasar di Kecamatan Sangatta Selatan.
“Memang agenda utama rapat ini membahas MYC. Dan khusus untuk PUPR ada sekitar Rp 400 miliar yang tidak terserap dan menjadi salah satu penyumbang Silpa kita di tahun 2023 lalu,” ungkap Hepnie.
Ketua Komisi B itu, menjelaskan bahwa kendala utama dalam serapan anggaran adalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik.
“Itu tentang fisik yang berkendala di waktu, maka kalau kita kerjakan lebih awal otomatis bisa terserap. Itu saja tidak ada yang signifikan, walaupun tadi dibahas di luar konteks misalnya PMB SMA di bawah provinsi,” ujar Hepnie.
Selain itu, Hepnie juga menyarankan agar provinsi segera membangun fasilitas jika ada hibah agar tidak menunda-nunda lagi.
“Provinsi juga harus segera membangun fasilitas yang ada hibahnya, agar tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek,” tutupnya.
