Penulis: Aisyah
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, menegaskan bahwa setiap komitmen ganti rugi dari perusahaan pelayaran atas insiden tabrakan di Jembatan Mahakam harus dilindungi secara hukum.
Ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Timur kembali menuai kritik tajam.
Polemik batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang kembali mengemuka setelah pernyataan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyindir langkah Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, yang ingin menjadikan Kampung Sidrap sebagai desa definitif.
Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan bahwa keberhasilan Pemprov Kaltim meraih WTP ke-12 harus diiringi dengan langkah konkret menindaklanjuti 27 catatan dan 63 rekomendasi BPK. “Tentu sebelumnya kita perlu apresiasi atas raihan Pemprov Kaltim dengan predikat WTP ke-12 ini. Tapi kita juga tidak boleh abai, karena ada 27 catatan dan 63 rekomendasi yang harus segera direkonsiliasi,” kata Agus Aras, usai penyerahan LHP LKPD Pemprov Kaltim di Kantor DPRD Kaltim pada Jumat (23/5/2025). Ia menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut tidak boleh dianggap sebagai catatan administratif semata. Dengan batas waktu 60 hari kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi, pemerintah daerah…
Samarinda – Harapan ribuan warga Kota Bontang untuk mendapatkan akses air bersih yang layak kian mendekati kenyataan. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Void Indominco, yang memanfaatkan void bekas tambang sebagai sumber air, tengah digarap serius dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, menilai proyek ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mengatasi krisis air bersih yang selama ini membayangi Bontang dan sekitarnya. Ia menyebut pembangunan infrastruktur SPAM ini sebagai bukti sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. “Pemprov Kaltim sudah membangun SPAM regional Indominco di Desa Suka Damai. Proyek ini bekerja sama dengan…
Samarinda – Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan daging masyarakat. Berdasarkan data terbaru, Kaltim mengalami defisit sekitar 4.000 ton daging setiap tahun, dari kebutuhan 12.000 ton, hanya sekitar 9.000 ton yang mampu dipenuhi dari produksi dalam daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan bahwa untuk menutup kekurangan ini, Pemprov Kaltim bersama Dinas Peternakan telah meluncurkan berbagai upaya, salah satunya melalui program unggulan Desa Korporasi Ternak. “Sudah tentu pemerintah daerah melalui dinas peternakan provinsi terus menerus mengembangkan produksi ternak di masyarakat,” kata Firnadi, saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025). Ia menjelaskan bahwa program Desa…
Menjelang perayaan Idul Adha, Komisi II DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap lalu lintas dan penjualan hewan kurban di seluruh wilayah provinsi.
Rangkaian kunjungan lapangan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim tahun 2024 resmi dituntaskan hingga ke Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan tersebut menghasilkan sejumlah catatan, namun umumnya kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Sebuah langkah besar dalam pemberdayaan ekonomi desa mulai terlihat di Kutai Kartanegara melalui aktifnya program Koperasi Merah Putih. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat dengan dukungan dana miliaran rupiah untuk mendorong produktivitas ekonomi warga desa secara kolektif.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengantongi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun di balik torehan itu, Fraksi PKS DPRD Kaltim mengingatkan pentingnya tidak mengabaikan catatan evaluasi yang menyertai laporan tersebut.