Penulis: Mundzir

SKCK berisi keterangan bahwa pemohon belum pernah tercatat sebagai pelaku tindak kejahatan kriminal sampai tanggal SKCK tersebut diterbitkan. Untuk membuat SKCK ada syarat yang harus dipenuhi.

“Saya telah sepakat dengan Bapak Menpora dan Ketua KOI, Bapak Raja, bahwa World Beach Game di Bali akan dilaksanakan tanpa peserta dari Israel.”

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto pada Rabu (3/5/2023) membeberkan Wamendagri tak terima lantaran namanya dicatut sebagai ayah dari seorang anak.

Arinal Djunaidi sempat menjadi bulan-bulanan publik karena dinilai antikritik usai Tiktoker Bima Yudho mengkritik jalanan rusak di Lampung melalui videonya yang viral di media sosial..

Bima Arya kala bertemu dengan Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/5/2023) hari ini. Bima mengatakan kemacetan kerap terjadi saat akhir pekan.

Dokter Wayan, yang dinilai manjur, telah dibanjiri banyak warga yang memeriksakan diri kepadanya, dan ia tidak pernah mematok harga kepada setiap pasien yang berobat di tempatnya.

Seorang warganet dengan nama akun @codot_joko60538 meminta Gibran untuk menjaga lereng Gunung Merapi.

Pemerintah Provinsi DKI bersama Dinas Perhubungan membahas pengaturan jam kerja di Jakarta untuk mengurangi kemacetan dengan konsep dua sesi jam kerja, yakni jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB, yang diharapkan dapat memudahkan para karyawan mengantar anak sekolah terlebih dahulu.

Buya Yahya juga menegaskan jika ingin bertaubat, bertaubatlah dengan penuh penyesalan dan sampai menitikan air mata, takut kepada Allah, dan terus memohon ampunan kepada Allah dengan banyak beristighfar.

Jakarta – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyesalkan langkah pemerintah memperpanjang kontrak British Petroleum (BP) dalam pengoperasian ladang liquified natural gas (LNG) Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Tengah, selama 20 tahun hingga 2055. Pasalnya, perusahaan migas asal Inggris itu dianggap tak komitmen. Koordinator Bidang (Koorbid) Ekonomi DPP KNPI, Rasminto mengatakan, seharusnya pemerintah mengambil alih aset LNG Tangguh itu. Ia meyakini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengelola salah satu ladang gas terbesar di Tanah Air itu. “Seharusnya aksi heroik menasionalisasi aset strategis yang vital bagi hajat hidup seluruh rakyat kembali dilakukan pemerintahan Jokowi dengan tidak memperpanjang kontrak LNG Tangguh. Tapi,…