Penulis: Mundzir
Presiden Joko Widodo, juga dikenal sebagai Jokowi, menyatakan dengan tegas bahwa ia belum membuat keputusan untuk mengungkapkan isi dari map yang berisi masukan dan usulan dari Musyawarah Rakyat (Musra) terkait calon presiden masa depan Indonesia. Bahkan, sampai saat ini, beliau belum menentukan siapa-siapa saja yang menjadi calon presiden atau capres hasil dari Musra tersebut.
Petugas haji harus mempunyai kemampuan membimbing terkait ibadah haji, mampu menunjukan tempat-tempat yang dibutuhkan jamaah, memahami obat-obatan, serta memiliki kecakapan dalam melakukan pendekatan pada jamaah secara psikologis.
Sarbin mengatakan pihaknya meminta agar kebiasaan-kebiasaan pembinaan manasik haji dengan metode ceramah harus dikurangi dan lebih diperbanyak dengan praktek manasik di masjid atau lapangan.
Beberapa pejabat telah melaporkan aset mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode tahun 2022.
Jamaah yang tidak melunasi sampai batas akhir hari ini, secara otomatis dianggap mengundurkan diri dan akan digantikan oleh jemaah yang ada pada kuota cadangan.
Bank Dunia atau World Bank baru-baru ini mengganti cara menghitung Purchasing Power Parity (PPP), yaitu ukuran paritas daya beli. Lembaga internasional ini meninggalkan referensi sebelumnya yang digunakan pada tahun 2011 dan beralih ke referensi terbaru yang digunakan pada tahun 2017.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pembagian kuota juga harus dipertimbangkan daerah yang agresif dalam melakukan pelunasan.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak ingin proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang menjadi tidak digunakan alias terbengkalai. Mereka melakukan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah penumpang yang menggunakan LRT Palembang.
Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, tidak termasuk dalam daftar calon presiden versi Musyawarah Rakyat (Musra) yang diadakan oleh 18 organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, Ganjar Pranowo justru menjadi salah satu yang paling diunggulkan.
Pada Jumat lalu, Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden Indonesia, mengatakan bahwa lebih dari 50% perekonomian Indonesia dikuasai oleh orang-orang keturunan China. Dia juga mengungkapkan bahwa situasi yang sama terjadi di negara-negara tetangga Indonesia.