Samarinda – Hari Dermanto, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan beberapa isu yang terkait dengan campur tangan politik dan bisnis selama masa kampanye pemilu di wilayah tersebut, serta kelemahan dalam peraturan terkait pelaporan dana kampanye partai politik, pada hari Selasa, (18/7/2023).
“Memang, keterlibatan politik dan bisnis dalam pemilu bukanlah masalah yang langka,” kata Hari di Samarinda, Selasa.
Ia menyebutkan, di banyak wilayah praktik tersebut dapat terjadi, dan upaya untuk memperbaikinya terus dilakukan.
Keterkaitan Bisnis dan Politik dalam Dana Kampanye
Hal Itu katanya, dua kegiatan yang saling berkaitan, dalam artian bisnis dapat menunjang politik, demikian juga sebaliknya. Aktivitas bisnis dapat dimudahkan karena adanya kegiatan politik.
Menurutnya kaitan antara bisnis dan politik itu sulit dilepaskan oleh para politikus, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan dana kampanye.
“Dalam hal ini, penting untuk memiliki peraturan yang jelas dan ketat terkait dengan dana kampanye, termasuk dalam hal pelaporan dan audit,” kata Hari.
Kekhawatiran dia terkait dengan peraturan yang hanya mengaudit sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang dan tidak mengaudit sumbangan dalam bentuk barang dan jasa adalah masalah serius.
Ketidakseimbangan dan Celah Pelaporan Dana Kampanye
Ia menegaskan, ketidakseimbangan tersebut dapat menciptakan celah untuk melaporkan dana kampanye yang tidak akurat dan mengabaikan sumbangan non-uang yang dapat memiliki nilai yang signifikan.
Selain itu, kata dia ketika calon legislatif (caleg) tidak didaftarkan sebagai pelaksana kampanye oleh partai politik, dana kampanye yang mereka terima tidak tercatat dalam data dana kampanye partai politik. Maka hal tersebut dapat menghasilkan laporan dana kampanye yang tidak benar dan tidak transparan.
“Pentingnya untuk memperkuat sistem pelaporan dana kampanye dan memastikan bahwa semua sumbangan, baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa, dilaporkan secara akurat dan transparan, ujar Hari.