Samarinda – Hanya bermodal KTP Kalimantan Timur, warga kini bisa mengakses layanan kesehatan gratis tanpa harus pusing soal administrasi. Program yang dinamai “Gratispol” ini mendapat sambutan hangat dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
Kebijakan ini resmi diberlakukan sejak 21 April 2025 dan merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan BPJS Kesehatan. Melalui program ini, warga Kaltim tak perlu lagi membayar iuran BPJS atau melunasi tunggakan demi mendapatkan layanan kesehatan kelas 3 secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan provinsi.
“Gratispol kesehatan ini kan sudah diluncurkan. Nanti masyarakat tidak perlu lagi data-data pendukung yang lain, hanya perlu KTP Kaltim, rumah sakit wajib terima. Ini bagus sekali,” ujar Subandi saat ditemui di Gedung D DPRD Kaltim, Jumat (9/5/2025).
Subandi menilai kebijakan ini sebagai langkah berani dan progresif. Ia mengatakan selama ini kekayaan daerah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dalam bentuk layanan dasar. Menurutnya, pengalihan fokus dari infrastruktur ke sektor pendidikan dan kesehatan oleh Gubernur Rudy Mas’ud adalah pendekatan yang tepat dalam membangun masa depan Kaltim.
“Provinsi Kaltim ini sangat kaya. SDM-nya melimpah, APBD kita besar. Tapi selama ini kenapa kita tidak bisa gratiskan? Karena fokus pemprov sebelumnya lebih ke infrastruktur. Sekarang Gubernur Rudy Mas’ud arahkan ke pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Program Gratispol mencakup layanan dari puskesmas hingga unit gawat darurat rumah sakit. Peserta BPJS yang statusnya nonaktif bisa mengaktifkannya kembali melalui fasilitas kesehatan yang biasa mereka datangi. Sedangkan bagi yang belum pernah terdaftar, pendaftaran bisa dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi.
Program ini juga memberikan opsi bagi peserta yang ingin naik kelas layanan ke kelas 1 atau 2, namun tetap mensyaratkan pelunasan tunggakan secara mandiri. Menurut Subandi, biaya total yang diperlukan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan gratis ini tidak sebesar yang dibayangkan.
“Saya ikut hitung, ternyata kita mampu. Hanya sekitar Rp2 triliun saja untuk seluruh layanan pendidikan dari SMA sampai S3 dan kesehatan gratis,” ungkapnya.
Ia pun berharap agar program Gratispol bisa terus berjalan dalam lima tahun ke depan dan menjadi fondasi pemerataan layanan publik yang inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat Kaltim.
“Harapan kita, lima tahun ke depan ini lancar. Kalau bisa, layanan ini diperluas agar anak-anak kita dari SD sampai S3 tidak lagi khawatir soal biaya sekolah, dan semua orang Kaltim merasa aman dalam hal kesehatan,” tutupnya.