Jakarta – Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Di tengah tujuan mulia memberi asupan sehat, insiden yang menimpa ratusan warga justru menjadi cermin buram pelaksanaan di lapangan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun mendorong langkah tegas: investigasi menyeluruh, penegakan hukum, dan evaluasi total agar program kembali ke relnya.
Dasco menyatakan prihatin atas berulangnya kejadian keracunan MBG di sejumlah daerah, termasuk insiden terbaru di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Ia menegaskan DPR mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah serius, sambil meminta aparat penegak hukum (APH) turun ke lapangan untuk mengurai faktor penyebab, apakah murni keracunan, kelalaian, atau ada unsur kesengajaan. Dorongan ini, kata dia, penting demi memastikan keselamatan penerima manfaat dan akuntabilitas penyelenggara.
“Kami turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Nah tentunya kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2025).
“Dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan. Untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja gitu kan,” tuturnya.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, DPR memberi ruang kepada BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG kembali berjalan sesuai tujuan awal. Menurut Dasco, perbaikan tata kelola dari hulu pengadaan bahan, pengawasan dapur, hingga distribusi merupakan kunci mencegah insiden serupa.
“Nah, untuk itu kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” jelasnya.
Di sisi lain, BGN mengonfirmasi skala insiden terbaru di Bandung Barat. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebut jumlah korban mencapai ratusan orang.
“Jumlah korban 687, yang rawat inap dan rawat jalan 59,” ujar Nanik saat dikonfirmasi, Kamis (25/9/2025).
Menindaklanjuti temuan tersebut, BGN langsung menutup dua dapur penyedia makanan (SPPG) di lokasi dan menonaktifkan kepala SPPG terkait.
“Ya ada dua dapur SPPG di situ dan kami langsung tutup, kepala SPPG-nya dinonaktifkan,” tegas Nanik, seraya memastikan penanganan terhadap para korban ditangani dinas kesehatan setempat.
Ia menambahkan, BGN akan melakukan “evaluasi total” untuk memperbaiki rantai produksi dan distribusi menu MBG agar memenuhi standar keamanan pangan.
Insiden di Bandung Barat menjadi alarm keras bagi program yang dirancang untuk meningkatkan status gizi, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan. Pengamat kebijakan publik menilai, tiga aspek harus dibenahi serentak: pengawasan higienitas dapur dan logistik, sertifikasi kru dapur dan pemasak, serta pelaporan cepat jika ada gejala keracunan untuk memutus rantai penyebaran. Tanpa pengawasan ketat dan akuntabilitas, manfaat program berisiko tergerus oleh krisis kepercayaan publik.
Pada akhirnya, desakan DPR dan respons cepat BGN diharapkan menjadi momentum pembenahan. Penegakan standar, investigasi transparan, dan evaluasi menyeluruh adalah tiga kunci agar program MBG kembali berada di rel keselamatan dan kepercayaan masyarakat. Jika itu dilakukan konsisten, target gizi baik tidak lagi diganggu kabar keracunan, melainkan dirayakan sebagai keberhasilan layanan publik.