Samarinda – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menetapkan Ismail Latisi sebagai Ketua DPD PKS Samarinda periode 2025–2030. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang terbit pada 13 Agustus 2025 dan dibacakan saat Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 PKS Samarinda, Minggu 7 September 2025, di ruang Graha Sekretariat DPW PKS Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda.
SK tersebut kemudian dikukuhkan melalui seremoni pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara. Agenda Musda sekaligus mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD), terdiri dari Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), DPD, dan Dewan Etik Daerah (DED). Sebanyak 91 pengurus baru dikukuhkan untuk menjalankan roda organisasi lima tahun ke depan.
Ismail yang juga anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyebut arah kerja partai di bawah kepemimpinannya akan fokus pada penguatan kaderisasi dan pelayanan publik.
“Fokus kita ke depan adalah kaderisasi dan pelayanan publik. PKS harus memberi manfaat, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi kader di dalamnya. Kaderisasi menjadi hal mutlak agar partai terus hidup dan berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tubuh PKS tidak dikenal istilah pencalonan diri atau pembentukan tim sukses untuk masuk struktur kepengurusan. Proses berlangsung melalui pemilu internal dan pertimbangan DPP. Menurutnya, regenerasi kepemimpinan harus membuka ruang lebih luas bagi anak muda.
Musda VI PKS Samarinda mengangkat tema “Kokoh Bersama Memajukan Samarinda Untuk Indonesia.” Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional yang digelar serentak di seluruh Indonesia sesuai arahan DPP PKS.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, hadir dalam acara dan memberikan apresiasi. Ia menilai PKS memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi di daerah.
“Harapan kami, PKS terus kokoh bersama untuk memajukan Samarinda. Tema Musda ini menunjukkan bentuk konkret dari kolaborasi yang saling menguatkan,” katanya.
Musda ini menjadi momentum konsolidasi PKS Samarinda untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus menyiapkan kader terbaik. Dengan kepengurusan baru, partai dituntut tidak hanya hadir saat kontestasi politik, tetapi juga aktif dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan kota.