Samarinda – Langkah DPRD Kalimantan Timur dalam memperbarui kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan (BK) akhirnya mencapai titik final.
Dalam Rapat Paripurna ke-20 yang digelar Senin 23 Juni 2025, para legislator secara resmi mengesahkan peraturan tersebut sebagai tonggak reformasi etik dan profesionalisme lembaga legislatif.
Pengambilan keputusan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dengan kehadiran lengkap anggota dewan dan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menunjukkan kuatnya dukungan institusional terhadap proses pengesahan. Peraturan ini diyakini sebagai upaya DPRD menegaskan kembali komitmennya terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hukum.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam laporannya menekankan bahwa penyusunan dokumen ini merujuk pada sejumlah regulasi, termasuk UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2018. Ia menyebut bahwa seluruh ketentuan kini telah dirancang dengan lebih tegas, ringkas, dan menghindari tafsir ganda.
“Prinsip-prinsip dasar lembaga legislatif seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, keteladanan, dan penghormatan terhadap hukum menjadi landasan utama dokumen ini,” ujar Subandi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mekanisme penanganan aduan publik diperkuat, dengan prosedur waktu yang pasti dan ruang klarifikasi yang efisien. Termasuk di dalamnya, penggunaan media dan dokumentasi untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemeriksaan internal.
“Ini bagian dari upaya kami memperkuat mekanisme internal namun tetap memberi ruang hak pembelaan anggota DPR,” tambahnya.
Peraturan baru ini juga menetapkan klasifikasi sanksi moral hingga administratif, memberikan konsekuensi yang lebih jelas atas pelanggaran. Langkah ini, menurut Subandi, menjadi bentuk konsistensi lembaga dalam menjaga marwah dan integritas parlemen.
Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati, menegaskan bahwa peraturan tersebut akan segera dikirimkan ke Pemerintah Provinsi untuk ditetapkan dalam Lembaran Daerah. Ia juga menambahkan bahwa biaya pelaksanaannya telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
“Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dikoreksi sesuai mekanisme hukum jika ditemukan kekeliruan administratif di kemudian hari,” jelas Norhayati.
Penetapan resmi peraturan ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Kaltim, dan surat keputusan tersebut juga diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri serta pemangku kepentingan lainnya.