Kutim – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Joni, menyoroti pentingnya pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tahun ini.
Joni mengingatkan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan program dapat mengakibatkan anggaran menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“DPRD telah mengingatkan pemerintah, melalui Bupati, untuk mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah. Pengalaman tahun lalu menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan proyek dapat mengakibatkan banyak anggaran menjadi Silpa,” ujar Joni kepada media baru-baru ini.
Joni menekankan bahwa kekhawatiran yang sama muncul kembali untuk tahun ini. Terutama karena hingga bulan Mei, belum terlihat tanda-tanda mulainya program di lapangan.
Politikus Partai PPP itu mencatat bahwa baru Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang telah turun untuk mengecek lokasi proyek.
Meskipun demikian, Joni menyadari bahwa peran DPRD hanya sebatas mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan proyek.
“Kami hanya bisa mendesak agar secepatnya memulai pekerjaan, agar Silpa bisa ditekan seminimal mungkin. Pemerintahlah yang mengetahui teknisnya untuk memastikan pelaksanaan dilakukan secepatnya dan Silpa diminimalkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Joni mengungkapkan harapannya agar proyek-proyek tersebut dapat mulai berjalan paling lambat pada bulan April.
“Kami berharap bahwa setelah pengecekan lapangan, dalam dua minggu ke depan, pekerjaan sudah dapat dimulai,” pungkasnya.