Kutai Timur – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, David Rante, menyebut bahwa DPRD hingga kini belum menerima laporan perkembangan proyek multi years dari pemerintah daerah.
Meski DPRD telah mengawasi anggaran yang berjalan, laporan resmi dari pihak eksekutif terkait proyek-proyek ini belum juga diterima. David menilai, diperlukan pemetaan yang lebih baik untuk memastikan anggaran sesuai dengan target penyelesaian proyek, terutama karena beberapa proyek dinilai sulit untuk diselesaikan tepat waktu.
David mengamati bahwa alokasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk proyek multi years mungkin tidak semuanya akan terealisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp260 miliar diperkirakan belum terpakai sesuai target.
Menurutnya, alih-alih menambah anggaran, langkah untuk mengurangi alokasi dana lebih tepat agar anggaran sesuai dengan realitas progres di lapangan.
“Lebih baik anggaran disesuaikan dengan progres nyata di lapangan. Jangan sampai pembayarannya melebihi progres yang dicapai, karena ini bisa menimbulkan masalah nantinya,” kata David.
David juga menyoroti rencana pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp400 miliar. Dengan sebagian besar di antaranya, lebih dari Rp200 miliar, diusulkan kembali dalam perubahan anggaran.
David mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan Silpa ini, agar anggaran yang disalurkan sesuai dengan kemajuan proyek yang ada.
“Kalau pembayaran melebihi progres lapangan, ini bisa memicu persoalan saat laporan pertanggungjawaban APBD nanti. Jadi, pengawasan memang perlu diperketat,” ujarnya.
David berharap evaluasi ini dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan proyek multi years berjalan sesuai rencana, tanpa pemborosan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan.