Kutim – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Leni Angriani, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat di daerah pelosok yang masih belum menikmati akses listrik.
Keprihatinan tersebut disampaikan setelah Leni menghadiri acara seremoni di SDN 001 Sangatta Utara, Gedung Serba Guna (GSG), Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (7/5/2024).
Leni menyatakan, selama kunjungan tiga hari ke berbagai desa di Kutim, ia menyaksikan banyak wilayah yang masih belum teraliri listrik dan air bersih.
“Dalam tiga hari saya melakukan kunjungan, saya melihat masih banyak daerah di Kutim yang belum teraliri listrik dan air bersih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Leni menceritakan pengalamannya saat berada di salah satu desa terpencil yang hanya memiliki akses listrik hingga pukul 10 malam. “Ada desa di mana listrik dimatikan pada pukul 22.00 dan baru dinyalakan kembali pada pagi atau subuh,” katanya.
Kondisi ini menunjukkan keterbatasan infrastruktur yang menghambat kualitas hidup masyarakat setempat.
Sebagai upaya mengatasi masalah ini, Leni menekankan pentingnya pengumpulan data oleh pemerintah desa terkait daerah-daerah yang kekurangan infrastruktur listrik.
“Saya mengimbau kepada pemerintah desa untuk segera mengirimkan data-data terkait desa yang belum teraliri listrik agar dapat segera dijadikan prioritas dalam program pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif.
Selanjutnya, beberapa warga menyambut baik perhatian yang diberikan oleh DPRD, namun menekankan perlunya tindakan konkret dan cepat. Seorang warga desa terpencil yang enggan disebut namanya mengatakan,
“Kami sudah sering didatangi dan dijanjikan perbaikan, tapi sampai sekarang belum ada perubahan yang nyata. Kami berharap kali ini benar-benar ada tindakan nyata,” tuturnya.
Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan akses listrik di daerah pelosok Kutim mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bekerja sama untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih, yang sangat penting bagi kesejahteraan dan perkembangan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Ketua DPRD Kutim, Joni, menambahkan bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan pihak swasta.
“Perlu ada kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan juga perusahaan yang beroperasi di Kutim untuk memastikan semua warga mendapatkan akses yang layak terhadap listrik dan air bersih,” ujarnya.
Leni Angriani berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat Kutim dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan mendorong agar masalah ini segera diatasi,” pungkas Leni.