Kutim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengungkapkan kekhawatiran terhadap kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) dan Rapat di luar daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara terus menerus.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap praktik ini untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Asti Mazar menegaskan bahwa meskipun memahami kebutuhan Bimtek di awal tahun untuk menyesuaikan dengan aturan baru. Namun pelaksanaannya secara berkelanjutan perlu dipertanyakan.
“Kami akan mempertanyakan kepada pemerintah terkait urgensitas kegiatan Bimtek dan Rapat di luar daerah yang dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Masalah ini bukan hal baru bagi DPRD Kutim. Seperti yang diungkapkan Asti bahwa sorotan terhadap kegiatan luar daerah sudah muncul sejak tahun lalu terkait kegiatan Radalog di Samarinda.
“Masyarakat bahkan sempat mempertanyakan kegiatan ini melalui surat kepada DPRD,” jelas Asti.
Asti menyoroti bahwa rapat koordinasi seharusnya dapat dilakukan di daerah sendiri tanpa perlu keluar daerah.
“Kalau hanya rapat koordinasi, seharusnya bisa dilakukan di daerah saja, tidak perlu jauh-jauh,” tandasnya.
DPRD Kutim berencana untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan memanggil Perangkat Daerah untuk mendiskusikan masalah ini secara lebih mendalam dan mencari solusi yang lebih efektif serta efisien dalam penggunaan anggaran.
“Kami akan panggil Perangkat Daerah untuk mempertanyakan masalah ini,” tambah Asti Mazar.
Keprihatinan DPRD Kutim terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan di luar daerah menunjukkan komitmen mereka dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.