Samarinda – Masalah sampah tak kunjung reda, tapi angin segar datang dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pembangunan pabrik pengolahan sampah plastik di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.
Langkah ini digagas oleh Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai solusi sistemik atas persoalan sampah yang dianggap telah menjadi masalah kronis di wilayah tersebut. Firnadi menilai inisiatif tersebut sebagai strategi penting yang tidak hanya menyasar aspek lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi daerah.
“Ya, baguslah. Apa pun yang bisa pertama-tama mengatasi persoalan sampah itu memang harus kita dukung. Ini bukan hanya masalah provinsi, tapi juga masalah kabupaten/kota, karena masyarakatnya ada di sana,” kata Firnadi saat ditemui, Kamis 12 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa selama ini masyarakat hanya mengenal pengelolaan sampah sebatas pemilahan dan pengumpulan melalui bank sampah. Namun dengan adanya pengolahan industri, limbah plastik dapat memiliki nilai ekonomi baru yang signifikan.
“Selama ini masyarakat baru tahu istilah bank sampah sebatas memilah dan mengumpulkan. Tapi kalau sudah masuk tahap pengolahan dan punya nilai tambah, itu luar biasa. Kita sangat dukung,” ujarnya.
Firnadi menekankan pentingnya pembangunan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat langsung terhadap lingkungan dan perekonomian lokal. Mengingat volume produksi sampah terus meningkat, ia menilai langkah konkret harus segera direalisasikan.
Mengenai pendanaan, Firnadi menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat mungkin dimanfaatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau bantuan keuangan (bankeu) ke tingkat kabupaten/kota.
“Kemungkinan besar bisa saja dianggarkan lewat dinas lingkungan. Kalau Pemprov ingin membangun, bisa saja inisiasinya dari mereka, kemudian kabupaten/kota tinggal mengelola dan menyiapkan lahan,” tambahnya.
Dua skema realistis juga ditawarkan Firnadi: pertama, pembangunan dilakukan oleh provinsi dan limbah daerah dikirim ke pusat pengolahan; kedua, pabrik dibangun mandiri oleh tiap daerah dengan dukungan dana provinsi dan dikelola oleh BUMD atau Perusda.
“Kalau skemanya seperti itu, pasti akan melibatkan BUMD juga. Tinggal nanti siapa yang sediakan lahan dan siapa yang tangani operasionalnya,” jelasnya.
Rencana ini sebelumnya diumumkan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menyebut pembangunan pabrik sampah sebagai program prioritas yang akan segera direalisasikan. Pemprov bahkan tengah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jawa Timur yang telah sukses menerapkan model serupa.
Firnadi berharap agar inisiatif ini tidak berhenti pada level wacana atau dokumen perencanaan semata.
“Intinya, kalau memang untuk kesejahteraan rakyat dan pengelolaan lingkungan jangka panjang, kita sangat siap mendukung. Tapi harus ada komitmen anggaran dan pelibatan lintas sektor, termasuk dunia usaha,” pungkasnya.