Samarinda – Peluncuran program Gratispol oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Senin 21 April 2025 disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk legislatif. Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai bahwa program ini merupakan langkah nyata dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan pemerataan manfaat harus menjadi prioritas utama dalam implementasinya.
“Walaupun sempat ada kebingungan saat masa transisi mendefinisikan program ini, kini semuanya sudah jelas. Tapi kita juga harus memahami bahwa ini adalah bagian dari belanja daerah yang perlu dikawal,” ujar Firnadi saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Selasa 22 April 2025.
Menurut Firnadi, peluncuran Gratispol menandai komitmen Pemprov Kaltim dalam memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tanpa biaya. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada pelaksanaan di lapangan.
Sangat penting komunikasi yang intensif antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap tidak hanya pelaksanaan teknis yang diperhatikan, tetapi juga pengawasan partisipatif dari publik untuk memastikan bahwa program benar-benar menyentuh sasaran.
“Gratispol ini harus dikawal bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan merata, tidak hanya oleh mereka yang dekat dengan pusat pemerintahan,” tambahnya.
Program Gratispol yang diluncurkan di Plennary Hall Gelora Kadrie Oening tersebut mencakup berbagai layanan, mulai dari pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi, layanan kesehatan tanpa biaya, bantuan perlengkapan sekolah, hingga fasilitas ibadah bagi kelompok rentan. Seluruh pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Firnadi pun mengapresiasi keberanian Pemprov dalam mengalokasikan anggaran besar untuk program yang menyasar langsung kebutuhan rakyat. Ia menyebut investasi di sektor sumber daya manusia sebagai pondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan.
“Gratispol adalah wujud konkret bahwa pemerintah hadir untuk rakyat. Tapi harus disadari pula, semakin besar anggarannya, semakin besar pula tanggung jawab kita semua untuk mengawalnya,” tutup Firnadi.
Dengan peluncuran program ini, Kaltim memasuki babak baru dalam pembangunan inklusif, dengan harapan mampu menciptakan generasi emas yang kompetitif di masa depan.