Samarinda – Program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gratispol, mulai menampakkan hasil positif. Tidak hanya mencakup layanan kesehatan gratis, inisiatif ini kini menyentuh sektor pendidikan, dari SMA hingga program doktoral. Warga menyambutnya sebagai angin segar dalam perjuangan mengakses pendidikan yang layak.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyebut bahwa Gratispol memberi dampak langsung bagi masyarakat. Ia mengatakan bahwa berkat program ini, semakin banyak anak yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa beban biaya. Menurutnya, ini akan berdampak jangka panjang pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.
“Akses pendidikan itu sudah dipermudah, gratis, dan dampaknya luar biasa. Pertama, anak-anak kita jadi pintar karena bisa sekolah. Dampak lainnya, seiring waktu, kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” ujar Subandi saat ditemui di Gedung D DPRD Kaltim, Jumat (9/5/2025).
Ia menambahkan bahwa sebelum program Gratispol hadir, banyak keluarga terpaksa mengorbankan kebutuhan lain demi membiayai pendidikan anak. Kini, dana tersebut bisa dialihkan untuk keperluan mendesak lainnya, seperti kesehatan atau kebutuhan rumah tangga.
“Yang selama ini orang tua nabung untuk biaya kuliah atau sekolah, sekarang bisa disisihkan untuk hal lain. Ini membantu ekonomi rumah tangga,” tambahnya.
Diluncurkan pada 21 April 2025, program Gratispol Pendidikan memberikan bantuan biaya untuk jenjang SMA/SMK/SLB hingga S3, termasuk program spesialis. Besaran bantuan disesuaikan dengan jenjang dan program studi, seperti Rp5 juta per semester untuk S1 non-Kedokteran, Rp7,5 juta untuk jurusan Farmasi, dan hingga Rp17,5 juta untuk program spesialis.
“Ini bukan hanya beasiswa biasa, ini kebijakan besar. Kami dari DPRD siap mendukung dan mengawal agar Gratispol berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Subandi.
Menurut politisi PKS tersebut, fokus Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji terhadap sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan komitmen nyata. Ia bahkan meyakini, dengan kekuatan APBD Kaltim, program ini bisa diperluas ke jenjang pendidikan dasar.
“APBD kita kuat. Saya ikut hitung, hanya perlu sekitar Rp2 triliun untuk pendidikan dan kesehatan gratis. Ini bukan angka yang berat untuk provinsi sekaya Kaltim,” ucapnya.
Subandi berharap ke depan, program ini bisa menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga S3. Ia menekankan pentingnya menjamin tidak ada anak di Kaltim yang harus putus sekolah hanya karena kendala biaya.
Warga Kaltim yang ingin mendaftar program Gratispol Pendidikan bisa melakukannya secara daring melalui situs resmi gratispol.kaltimprov.go.id. Syarat utamanya antara lain memiliki KTP dan KK Kaltim, berdomisili minimal tiga tahun di wilayah provinsi, serta belum pernah menerima bantuan pendidikan serupa dari pihak lain.
Program ini membawa harapan baru bagi ribuan keluarga di Kalimantan Timur, membuktikan bahwa kebijakan yang tepat bisa mengubah masa depan masyarakat secara menyeluruh.