Samarinda – Program Gratispol yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan di kalangan pelajar dan mahasiswa ternyata masih menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Temuan ini terungkap dalam kegiatan reses yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, di Kelurahan Air Putih, Samarinda, Kamis 3 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa warga mengungkapkan kebingungannya terkait mekanisme program bantuan pendidikan ini. Salah seorang warga RT 47, Rahmat, menyatakan ketidakpastian mengenai apakah pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tetap harus dibayar terlebih dahulu oleh mahasiswa ataukah sudah ditanggung penuh sejak awal oleh pemerintah.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi. Kami khawatir jadi salah langkah. Harapannya ada sosialisasi yang masif agar tidak banyak asumsi beredar,” kata Rahmat.
Rahmat juga menanyakan kejelasan mengenai seragam sekolah. Ia ingin memastikan apakah seragam olahraga dan perlengkapan sekolah lainnya akan ditanggung dalam program tersebut, karena informasi yang diterima sejauh ini masih sangat minim.
“Saya mau beli juga bingung, apakah nanti diganti atau tidak, termasuk seragam olahraga bagaimana? Sampai sekarang belum jelas,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Sapto Setyo Pramono mengakui bahwa banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh tentang mekanisme dan alur bantuan dalam program Gratispol. Ia mengatakan bahwa hal serupa juga ditemui di reses sebelumnya di Kelurahan Sungai Dama.
“Memang masih banyak yang bingung, bukan hanya di Air Putih, tetapi juga di Sungai Dama. Banyak orang tua dan mahasiswa yang belum paham detail mekanismenya,” ungkap Sapto.
Ia menegaskan bahwa program Gratispol untuk mahasiswa baru sudah diprioritaskan untuk membantu biaya pendidikan, sedangkan untuk seragam sekolah bagi siswa SMA/SMK sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Ia juga menegaskan bahwa pihak sekolah tidak boleh lagi menarik biaya seragam dari orang tua murid.
“Anggarannya sudah ada. Sekolah tidak boleh lagi menarik biaya seragam dari wali murid,” tegas Sapto.
Sebagai langkah lanjut, Sapto menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, khususnya dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), untuk memperbaiki dan meningkatkan pola sosialisasi mengenai program Gratispol. Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas agar masyarakat tidak salah paham.
“Saya akan sampaikan ke Pemprov. Perlu ada pola penyampaian informasi yang lebih masif dan menyeluruh agar masyarakat tidak salah paham,” tambahnya.
Sapto juga menyoroti pentingnya peran media dalam memberikan informasi yang benar dan akurat. Menurutnya, pemberitaan yang tidak lengkap atau dipotong bisa memperburuk pemahaman masyarakat dan menambah kebingungannya.
“Kalau informasi dipotong-potong, bisa bikin bingung. Media harus sampaikan apa adanya, jangan dibumbui berlebihan,” ujar Sapto.
Ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi agar manfaat program Gratispol bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Sapto mengajak warga untuk tetap aktif menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah bisa segera mengambil langkah yang tepat.
“Semua keluhan sudah saya catat, dan saya akan kawal sampai tuntas,” tutupnya.