Jakarta – Proyek andalan pemerintah Indonesia mengenai hilirisasi pertambangan, khususnya hilirisasi nikel, sedang mendapatkan perhatian dan sorotan dunia. Kebijakan ini telah menghadapi serangan dari berbagai pihak, termasuk gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pengucilan dari Amerika Serikat (AS), dan hambatan perdagangan dari Uni Eropa.
Pada 2020, kebijakan hilirisasi pertambangan, terutama hilirisasi nikel, digugat oleh Uni Eropa ke WTO. Pada Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam perselisihan ini oleh Dispute Settlement Body WTO. Namun, pemerintah tidak tinggal diam dan mengajukan banding atas keputusan tersebut pada Desember 2022.
Hambatan di Uni Eropa
Selain digugat di WTO, produk nikel hasil hilirisasi Indonesia dikucilkan oleh AS. Produk nikel RI tidak dimasukkan dalam rencana pembuatan Undang-Undang pengurangan inflasi di AS. Produk nikel dari Indonesia dianggap kurang ramah lingkungan dan tidak mendapatkan insentif pajak untuk mobil listrik di AS.
Hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel di Indonesia.
Tidak hanya itu, produk dari hilirisasi nikel Indonesia, seperti iron steel, juga dijegal oleh Uni Eropa dengan dikenakan trade barrier seperti anti-dumping dan anti-subsidi. Hal ini membuat produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar internasional.
Upaya Pemerintah Hadapi Tantangan Hilirisasi Nikel
Tak hanya mendapatkan serangan dari luar, IMF juga meminta Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan mengkaji ulang program hilirisasi dari sisi analisis biaya dan manfaat. IMF berpendapat bahwa kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia.
Pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, berpendapat bahwa serangan dan hambatan dari dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi ini adalah upaya untuk menjegal Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah memiliki tujuan untuk menjadi negara maju melalui industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah produksi.
Dalam menghadapi tekanan dan tantangan ini, pemerintah berusaha untuk terus memperjuangkan kebijakan hilirisasi dan mencari solusi agar proyek andalan ini dapat berjalan sesuai tujuan dan manfaat yang diharapkan untuk kemajuan Indonesia.