Jakarta – Di tengah arus transformasi digital yang mengubah cara paket berpindah lintas benua, Indonesia kembali mencatatkan namanya di panggung pos dunia. Ibarat “tiket kelas utama” diplomasi logistik, Tanah Air terpilih lagi sebagai anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) Universal Postal Union (UPU) untuk periode 2026–2029, hasil Kongres UPU ke-28 yang berlangsung, Sabtu 20 September 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab.
Pemilihan ini menempatkan Indonesia pada dua kursi strategis sekaligus. Di CA, Indonesia akan terlibat merumuskan kebijakan, regulasi, serta arah diplomasi pos internasional. Sementara di POC, fokusnya pada penetapan standar teknis, dorongan inovasi layanan, dan percepatan transformasi digital yang bersentuhan langsung dengan operasional pos lintas negara.
Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, didukung kementerian/lembaga terkait serta PT Pos Indonesia, dengan sokongan Perwakilan RI di Abu Dhabi dan Dubai. Momentum ini lahir dari rangkaian pertemuan kongres yang digelar 7–20 September di Dubai dan menegaskan kepercayaan komunitas global terhadap lintasan reformasi pos di Indonesia.
“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota CA dan POC UPU adalah bukti kepercayaan dunia terhadap peran strategis kita dalam membangun ekosistem pos dan logistik global. Ini bukan hanya kemenangan bagi Indonesia, tetapi juga momentum untuk memperkuat diplomasi digital, mendorong transformasi layanan pos nasional, serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di tingkat internasional,” kata Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah, Minggu (21/09/2025).
Pernyataan Edwin tersebut menggarisbawahi tiga prioritas yang akan didorong Indonesia: memperkuat tata kelola UPU yang lebih berorientasi pada anggota, terutama negara berkembang; mengakselerasi transformasi digital agar layanan pos tetap relevan dan inklusif di era kecerdasan buatan; serta memperluas inklusivitas ekosistem dengan melibatkan pemangku kepentingan dari skala besar hingga kecil.
Arah ini diharapkan berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan paket ke luar negeri, penguatan layanan keuangan pos dan logistik untuk menunjang e-commerce, sekaligus mendongkrak daya saing produk UMKM Indonesia di pasar global.
“Posisi strategis Indonesia di UPU merupakan momentum penting untuk memperkuat diplomasi pos dan logistik global. Kami di Pos Indonesia siap berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan layanan pos yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing di era digital,” papar Direktur Operasi dan Digital Services Pos Indonesia, Hariadi.
Secara konteks, terpilihnya Indonesia tidak berdiri di ruang hampa. Sektor pos domestik tengah bertransformasi melalui pembaruan kerangka regulasi layanan komersial, digitalisasi proses, dan integrasi jaringan pemantauan kurir-logistik.
Upaya ini sebelumnya juga mendapatkan pengakuan internasional melalui berbagai penghargaan; konsistensi reformasi menjadi modal penting untuk memainkan peran lebih besar di CA dan POC. Di level implementasi, standar teknis yang dibahas di POC berpotensi memperlancar interoperabilitas data, sistem pelacakan, hingga perlindungan konsumen lintas yurisdiksi, faktor yang krusial bagi pengiriman lintas negara dan layanan keuangan pos.
Bagi pelaku UMKM dan pelapak digital di Indonesia, keanggotaan ganda ini membuka ruang sinergi: dari penyederhanaan prosedur ekspor kecil, penurunan friksi logistik, hingga peluang kolaborasi dengan operator pos negara lain. Bila berhasil diterjemahkan ke kebijakan dan standar yang efektif, manfaatnya terasa di hulu-hilir, dari gudang, gateway bea cukai, sampai layanan last-mile di negara tujuan.
Dengan mandat baru di dua dewan UPU, Indonesia membawa misi ganda: menegakkan tata kelola yang inklusif dan memastikan teknologi menjadi pengungkit layanan. Di titik ini, diplomasi pos bukan sekadar urusan perangko, melainkan infrastruktur kepercayaan yang menopang perdagangan digital dan konektivitas warga dunia.