Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK, mengungkapkan mengapa ia mengajukan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.
Nurul Ghufron menjelaskan bahwa masa pemerintahan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 adalah lima tahun.
Wakil Ketua KPK ini menilai seluruh masa jabatan di pemerintahan sudah seharusnya selaras dengan ketentuan tersebut.
“Cita hukum, sebagaimana dalam Pasal 7 UUD 1945, masa pemerintahan di Indonesia adalah lima tahunan; sehingga semestinya seluruh periodisasi masa pemerintahan adalah lima tahun,” ujar Ghufron, Selasa (16/5/2023).
Masa Jabatan Pimpinan Lembaga Antirasuah itu Sama
Menurut Ghufron masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah itu semestinya juga disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian atau auxiliary state body di Indonesia.
Hal itu bisa melanggar prinsip keadilan jika tidak disamakan.
“Misalnya Komnas HAM, ORI, KY, KPU, Bawaslu, dan lain-lain, semuanya lima tahun; karenanya, akan melanggar prinsip keadilan sebagaimana Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 (inkonstitusional) jika tidak diperbaiki atau disamakan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menilai masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang hanya empat tahun menyulitkan sinkronisasi dengan evaluasi hasil kinerja pemberantasan korupsi, merujuk pada ketentuan periodisasi perencanaan pembangunan nasional yang berlaku.
“Periodisasi perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 25 tahun, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) lima tahun.
Uji Materi Pasal UU KPK Usia dan Masa Jabatan
“Ini akan berkonsekuensi pada perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Maka, jika program pemberantasan korupsi empat tahunan, akan sulit dan tidak sinkron evaluasi hasil kinerja pemberantasan korupsinya,” jelas Nurul Ghufron.
Ghufron menjelaskan awalnya dia mengajukan uji materi terhadap Pasal 29 Huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai persyaratan usia minimal pimpinan KPK 50 tahun. Kemudian, objek uji materi Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 jo UU Nomor 19 Tahun 2019 menyoal masa periode pimpinan KPK.
“Proses sidang keterangan dari DPR dan presiden sudah, pembuktian ahli sudah, dan juga sudah kesimpulan. Saat ini, kami sedang menunggu pembacaan keputusan. Kami tidak tahu kapan putusan akan dibacakan menunggu jadwal dari kepaniteraan MK,” ujar Ghufron.