Samarinda – Ketegasan pemerintah pusat soal larangan kendaraan tambang melintasi jalan umum mendapat dukungan penuh dari Hj Yenni Eviliana, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur. Namun, di balik dukungan itu tersimpan kekhawatiran: jangan sampai kebijakan penting ini hanya sebatas wacana politik tanpa pijakan hukum yang kuat.
Pernyataan itu dilontarkan Yenni usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025), menyusul kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Penajam Paser Utara yang menyoroti pentingnya jalur khusus atau hauling untuk kendaraan tambang. Yenni menyambut baik hal tersebut, namun mengingatkan agar pemerintah segera menyusun regulasi resmi yang bisa dijalankan di lapangan.
“Saya sangat setuju, tapi jangan hanya sekadar wacana. Aturannya harus dibuat secara resmi. Kalau tidak ada dasar hukum yang kuat, tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti kondisi jalan umum di Kabupaten Paser yang menurutnya sangat tidak layak dilalui kendaraan tambang, terutama ruas Muara Komam–Batu Kajang yang curam dan rawan kecelakaan.
“Sering terjadi kecelakaan. Saya pernah ke sana, memang medannya berat dan sangat rawan. Ini soal keselamatan warga,” ujar Yenni.
Ia juga menyinggung soal dampak sosial yang timbul akibat aktivitas pertambangan, termasuk konflik yang diduga menyebabkan kematian warga setempat. Yenni menuntut aparat penegak hukum agar segera menuntaskan kasus tersebut secara adil dan terbuka.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur. Ada nyawa yang melayang dan sampai sekarang belum jelas proses hukumnya. Masyarakat butuh kepastian,” katanya lagi.
Yenni menyatakan dukungannya terhadap penggunaan jalur hauling milik perusahaan tambang seperti Jhonlin Group, yang dinilainya sebagai solusi konkret menjaga keselamatan dan stabilitas sosial. Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat dan kelangsungan ekonomi para sopir truk juga harus diperhatikan.
“Saya dukung sekali. Ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga soal ketenangan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi, termasuk bagi para sopir truk yang menggantungkan hidup dari pekerjaan ini,” ungkapnya.
Ia mendesak agar pemerintah pusat dan daerah segera menyusun regulasi yang tegas, agar keselamatan publik tidak lagi dipertaruhkan akibat lalu lalang truk tambang di jalur umum yang berbahaya.