Bulungan – Rabat Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) yang diadakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Gedung Aula FKUB Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
Rapat Tim PAKEM ini dipimpin oleh Kepala Seksi Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan pada Asintel Kejati Kaltim, I Gede Eka Sumahendra, SH. Salah satu poin utama yang dibahas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Menurut Gede Eka, berdasarkan putusan tersebut, penganut Kepercayaan dapat mencantumkan keyakinan mereka pada berbagai dokumen administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, akta Perkawinan, Janji sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
“Berdasarkan Putusan Tersebut maka Penganut Kepercayaan dapat mencantumkan kepercayaan yang dianutnya pada KTP, KK, akta Perkawinan, dana administrasi kependudukan lainnya yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan undangan yang berlaku” terang Gede Eka.
Rapat Tim PAKEM ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, fokusnya adalah memastikan bahwa aliran kepercayaan dan keagamaan yang berkembang di masyarakat tidak membahayakan stabilitas dan ketenteraman umum.
Gede Eka menekankan pentingnya rapat ini sebagai wadah untuk mendeteksi dini kemungkinan timbulnya aliran keagamaan dan kepercayaan yang menyimpang, yang dapat merugikan masyarakat dan negara.Rapat Tim PAKEM ini menggambarkan komitmen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam menjaga keharmonisan kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat, sambil tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
Dalam rapat ini juga turut hadir perwakilan dari berbagai lembaga terkait, seperti Komando Resor Militer 092/Maharajalila, Badan Intelijen Daerah Kalimantan Utara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, serta Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Utara, yang bersama-sama berperan dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat.
Rapat Tim PAKEM ini adalah langkah konkret dalam menjaga keamanan dan ketenteraman di wilayah Kalimantan Timur dan sekaligus menciptakan ruang bagi berbagai keyakinan untuk hidup berdampingan dengan damai
.“Dengan diadakannya rapat Pakem ini sebagai wadah atau sarana deteksi dini timbulnya aliran keagamaan dan kepercayaan yang menyimpang, yang dapat membahayakan Masyarakat dan Negara” tutup Gede Eka.