Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Joni, menegaskan pentingnya prioritas dalam program pembagian seragam gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim.
Program yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 miliar ini, bertujuan memberikan seragam gratis kepada murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kutim.
Upaya Pemkab Kutim ini juga merupakan jawaban atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181 dan 198, yang melarang institusi pendidikan untuk menjual seragam kepada siswa.
“Harapannya mudah-mudahan serentak semua agar tidak ada kecemburuan, kriterianya yang duluan seperti apa, apakah miskin atau berprestasi,” kata Joni saat di temui di ruang kerjanya, Sekretariat DPRD Kutim, Selasa (16/7/2024).
Legislator Partai PPP itu juga menekankan pentingnya program ini mendahulukan siswa yang tidak mampu. Agar mereka tidak terkendala dalam mendapatkan pendidikan hanya karena tidak memiliki seragam.
“Dahulukan yang tidak mampu, karena banyak yang mau sekolah tapi terkendala seragam, harus diprioritaskan yang tidak mampu,” ujarnya.
Disdikbud Kutim menyapaikan, setiap murid SD dan SMP Negeri akan mendapatkan empat setel seragam yang terdiri dari seragam wajib, olahraga, batik, dan pramuka.
“Setiap murid sekolah negeri diberikan seragam gratis baju atasan dan bawahan lengkap dengan topi, dasi, dan ikat pinggang,” jelas kepala Disdikbud Kutim Mulyono, anggaran yang dialokasikan untuk setiap setel seragam adalah Rp 425 ribu.
Berdasarkan data Disdikbud Kutim tahun 2023. Jumlah siswa SD Negeri mulai dari kelas 1 hingga 6 sebanyak 53.465 orang, sedangkan jumlah siswa SMP Negeri mulai dari kelas 1 hingga 3 sebanyak 17.521 orang.
Dengan jumlah siswa sebanyak itu, Pemkab Kutim menggelontorkan anggaran sebesar Rp 120 miliar untuk menyediakan seragam gratis. Namun, pembagian seragam ini akan dilakukan pada penganggaran perubahan atau akhir tahun 2023.
“Tetapi mohon bersabar karena ini kita masukkan di anggaran perubahan. Sehingga mungkin belum bisa diberikan pada awal penerimaan siswa baru,” kata Mulyono.
