Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh staf khusus di kementerian dan lembaga negara untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 3 Tahun 2024 yang akan berlaku efektif enam bulan setelah diundangkan.
Keputusan ini diambil berdasarkan analisis KPK bahwa staf khusus, meski tidak termasuk kategori wajib lapor berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, sering kali muncul dalam pusaran kasus tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa posisi mereka memegang peranan strategis yang tidak bisa dikesampingkan dalam sistem pengawasan integritas pejabat publik.
“Posisi-posisi itu, posisi-posisi yang strategis dan berisiko tinggi,” ujar Direktur Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya, saat forum diskusi media bertema “Menyambung Cerita Menegakkan Integritas” di Padi Resort, Bogor, Selasa (18/11/2025).
Menurut Herda, ada keberatan dari beberapa pihak atas perluasan subjek pelapor LHKPN ini. Namun, KPK menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk dorongan konkret agar instansi pemerintah benar-benar menumbuhkan budaya integritas dari dalam.
“Kalau organisasi mau berintegritas, orangnya harus berintegritas juga. Salah satu indikator integritas adalah kesediaan untuk diawasi. Maka, yang duduk di jabatan strategis harus melaporkan hartanya,” tambahnya.
Perkom Nomor 3 Tahun 2024 yang telah diterbitkan tahun ini, akan mulai diberlakukan pada pelaporan LHKPN tahun 2026, yang berlangsung mulai Januari hingga Maret. KPK akan memantau kepatuhan pelaporan staf khusus pada periode tersebut untuk menilai efektivitas regulasi baru ini.
“Insyaallah, 2026 itu bisa kita lihat apakah mereka memang taat atau tidak, atau mau enggak menjadikan organisasi berintegritas,” sambung Herda.
Dalam peraturan tersebut, KPK juga menegaskan bahwa isi LHKPN yang dilaporkan harus sesuai dengan fakta. Setiap pelaporan akan diklarifikasi untuk memastikan keabsahan data. Hal ini penting agar pelaporan tidak hanya menjadi formalitas, melainkan instrumen pengawasan yang sungguh-sungguh dijalankan.
Kebijakan ini juga dilihat sebagai respons atas banyaknya kasus korupsi yang mengungkap keterlibatan oknum non-struktural, yang selama ini tidak masuk dalam radar pengawasan harta kekayaan. Dengan masuknya staf khusus dan jabatan berisiko tinggi sebagai wajib lapor, diharapkan sistem pencegahan korupsi menjadi lebih menyeluruh.
Langkah ini sejalan dengan komitmen KPK dalam memperkuat pilar integritas di sektor pemerintahan. Dengan menuntut transparansi dari individu-individu yang berada di posisi strategis, KPK berupaya memotong jalur-jalur gelap yang kerap dimanfaatkan dalam praktik korupsi.
Ke depan, masyarakat pun didorong untuk ikut memantau pelaporan harta kekayaan para pejabat, sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
