Samarinda – Nama Koperasi Serba Usaha Putra Mahakam Mandiri (KSU PUMMA) mencuat dalam pusaran dugaan aktivitas tambang ilegal yang menyasar kawasan konservasi pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul).
Dalam rapat dengar pendapat gabungan DPRD Kalimantan Timur Senin 5 Mei 2025, indikasi keterlibatan koperasi ini mengemuka dan menimbulkan kegelisahan publik.
Rapat dipimpin Anggota Komisi IV, Darlis Pattalongi, serta dihadiri oleh perwakilan Polda Kaltim, Gakkum KLHK, Dinas ESDM dan DLH Kaltim, serta pihak Unmul dan mahasiswa. Forum tersebut menyoroti aktivitas tambang liar di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Unmul, area yang seharusnya menjadi tempat konservasi dan riset ilmiah.
Kegiatan tambang tersebut diduga berlangsung di titik koordinat yang beririsan langsung dengan konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik KSU PUMMA. Salah satu bukti keterlibatan yang dibahas dalam rapat adalah surat permohonan kerja sama yang dikirim KSU PUMMA kepada pihak Unmul, tertanggal 12 Agustus 2024. Surat bernomor 001/PUMMA/SP/VIII/2024 tersebut ditandatangani oleh Ketua KSU PUMMA, Haji Bustani Juhri.
“Dugaan ini tidak hanya terkait batas IUP, tapi juga dari upaya permintaan kerja sama yang sudah secara terbuka dilakukan,” ujar Wakil Rektor IV Unmul, Nataniel Dengen, yang mewakili Rektor Abdunnur dalam rapat tersebut.
Nataniel menjelaskan bahwa surat tersebut telah ditolak karena tidak sesuai dengan fungsi KHDTK sebagai wilayah pendidikan dan konservasi. Namun, meski proposal itu ditolak, aktivitas tambang tetap berlangsung tanpa izin dari pihak kampus. Atas dasar itu, kasus ini telah dilaporkan secara resmi ke Gakkum KLHK dan Ditreskrimsus Polda Kaltim.
Rapat gabungan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi tegas, antara lain penetapan tersangka dalam dua pekan oleh Polda Kaltim, percepatan penyidikan oleh Gakkum KLHK yang telah memeriksa 10 dari 14 saksi, serta penugasan kepada Fakultas Kehutanan Unmul untuk menghitung kerugian ekonomi sebagai dasar gugatan perdata terhadap pelaku.
Selain itu, DPRD juga meminta agar IUP milik KSU PUMMA dan CV Bismillah Reskaltim direvisi, mengingat lahannya bersinggungan dengan kawasan KHDTK. Pemerintah Provinsi Kaltim pun diminta untuk mendukung pengelolaan kawasan KHDTK melalui fasilitas yang memadai.
“Kami akan terus menindaklanjuti hingga semua pihak yang bertanggung jawab dikenai sanksi hukum secara adil dan transparan,” tegas Darlis Pattalongi.
Dengan meningkatnya pengawasan legislatif, publik kini menanti tindakan hukum tegas yang dapat mengembalikan marwah kawasan KHDTK sebagai laboratorium alam dan ruang belajar generasi mendatang.