Samarinda – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda menggelar rapat lanjutan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Rapat tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai leading sector.
Acara ini diadakan di Ruang Rapat gabungan Lt.1 DPRD Kota Samarinda pada Selasa, 18 Juli 2023.
Ketidaksinkronan dan Sinergi Raperda B3
Laila Fatihah, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, menyampaikan bahwa dalam pembahasan Raperda ini masih terjadi ketidaksinkronan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait dasar hukum, undang-undang, atau peraturan menteri yang relevan.
Karena itu, perlu diperjelas bagaimana keduanya dapat bersinergi dalam pelaksanaan Raperda ini agar tidak ada peraturan yang menjadi pasal karet.Laila Fatihah menekankan pentingnya mendapatkan aturan dan hukum yang kuat agar Raperda dapat berdampak efektif di lapangan. Tanpa landasan hukum yang jelas, pelaksanaan Raperda tidak akan memiliki efek yang signifikan.
Harapan dan Tugas Pelaksana Raperda
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini berharap agar proses pembahasan Raperda dapat mencapai hasil yang maksimal, termasuk dalam pengelolaan limbah B3, sanksi bagi pelanggaran, serta pelaksanaannya baik oleh pelaku usaha maupun pemerintahan. Seluruh aspek ini perlu diatur secara komprehensif dalam Raperda.
Laila Fatihah menekankan bahwa pelaksanaan Raperda ini nantinya akan menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi keduanya untuk berkoordinasi dengan baik dan memastikan keduanya dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Saran dan Harapan Raperda Limbah B3
Meskipun demikian, ia memberikan saran agar DLH, Dinkes, dan bagian hukum terkait mengadakan rapat secara internal untuk memperbaiki narasi dan menambah pasal-pasal yang mungkin diperlukan dalam Raperda. DPRD akan meninjau hasil rapat tersebut dan menentukan persetujuan terhadap pelaksanaan Raperda.
Sebagai kesimpulan, Bapemperda DPRD Kota Samarinda mengharapkan bahwa melalui proses pembahasan yang matang dan sinergi antara DLH dan Dinkes, Raperda tentang pengelolaan limbah B3 dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Dengan peraturan yang kuat dan tepat, diharapkan penanganan limbah B3 akan menjadi lebih efisien dan terlindungi dari potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar.